Infografis
Suara.com - Kendati Suryadharma Ali sudah ditetapkan KPK menjadi tersangka dugaan kasus korupsi penyalahgunaan dana haji, Menteri Agama itu tetap menjadi tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, di Pemilu Presiden 2014.
"Kalau masalah tim kemenangan itu haknya," kata Sekretaris Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani kepada wartawan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, untuk mendampingi Prabowo dan Hatta menjalani pemeriksaan kesehatan, Jumat (23/5/2014).
Yani menjelaskan kenapa Ketua Umum PPP itu tetap menjadi tim sukses, karena Suryadharma adalah ketua partai.
"Mereka ketua umum partai yang salah satu partai mencalonkan Pak Prabowo, bukan ujug-ujug memang sejak awal kita telah mencalonkan Pak Prabowo," katanya.
Dana yang diduga dikorupsi, menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, ada yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), selain dari uang jamaah sendiri. Dana penyelenggaraan haji periode 2012-2013 di atas Rp1 triliun.
“Ada yang dari APBN yang berkaitan dengan PPIH,” kata Bambang.
KPK menyangkakan Suryadharma berdasarkan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 KUHP.
Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.
Suryadharma juga sudah pernah memberikan keterangan kepada KPK mengenai kasus ini. Selain dia, KPK juga sudah meminta keterangan anggota DPR dalam penyelidikan tersebut yaitu mantan Wakil Ketua Komisi VIII fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini dan anggota Komisi VIII fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar.
Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengindikasikan terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp80 triliun dengan bunga sekitar Rp2,3 triliun sepanjang tahun 2004-2012.
