Infografis
Suara.com - Kedutaan Besar RI (KBRI) untuk Thailand di Bangkok mengimbau warga negara Indonesia (WNI) yang berada di negara tersebut untuk menjauhi tempat-tempat demonstrasi. Hal itu menyusul pemberlakuan Undang-Undang (UU) Darurat Militer oleh Angkatan Bersenjata Thailand sejak Selasa (20/5/2014).
"Dalam pengumuman tersebut, disebutkan bahwa pemberlakuan UU Darurat Militer ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dan memulihkan keamanan serta ketertiban umum," ungkap keterangan pers pihak KBRI Bangkok, sebagaimana dikutip Antara, Rabu (21/5).
Surat imbauan tersebut mengharapkan agar WNI dapat menjauh dari tempat-tempat demonstrasi atau berkumpulnya massa, terutama di malam hari, dan tetap mewaspadai atau memantau perkembangan situasi di sekitarnya. Bila melihat pergerakan massa, WNI juga diimbau agar segera menghindar ke tempat yang lebih aman.
Selain itu, WNI diharapkan agar tidak meninggalkan tempat atau penginapan, jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak, terutama pada malam hari. WNI juga diimbau untuk menghindari mengenakan pakaian berwarna merah, kuning atau hitam, yang bisa disalahartikan sebagai bagian dari anggota atau kelompok yang bertikai.
Lebih jauh, WNI di Thailand juga diharapkan untuk segera menghubungi KBRI Bangkok jika mengalami masalah berkaitan dengan hal-hal tersebut. Sejauh ini, pihak KBRI Bangkok pun disebutkan telah membentuk tim, bekerja sama dengan masyarakat dan mahasiswa Indonesia di sana, untuk memberikan informasi dan bantuan yang diperlukan bagi WNI terkait situasi politik yang saat ini terjadi.
Pihak KBRI juga menyatakan telah menyediakan beberapa nomor telepon yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat, yaitu 0929-031103, 0929-951595 dan 0929-951596, serta laman KBRI Bangkok www.kemlu.go.id/bangkok dan www.facebook.com/komunitas Indonesia di Thailand.
Seperti diberitakan sebelumnya, militer Thailand mendeklarasikan darurat militer pada Selasa dini hari, dengan tujuan memulihkan ketertiban setelah sepanjang kurang lebih 6 bulan aksi protes anti-pemerintah. Sejumlah korban tewas sudah bermunculan dari berbagai aksi dan bentrok, sementara pemerintahan Thailand dinilai berjalan dalam ketidakpastian. Pihak militer sendiri menolak bahwa langkah terbaru ini merupakan kudeta militer. (Antara)
