Infografis
Suara.com - Angkatan bersenjata Thailand memberlakukan status darurat militer pada Selasa (20/5/2014) setelah selama enam bulan protes dan demonstrasi politik mengganggu jalannya pemerintahan di negara tersebut.
Kepala staf angkatan bersenjata Thailand, Prayuth Chan-ocha, mengatakan bahwa militer mengambil alih tanggung jawab atas keamanan publik karena meningkatnya kekerasan dalam aksi demonstrasi yang telah meyebabkan kerugian material dan menewaskan puluhan orang sejak demonstrasi pecah akhir 2013 silam.
"Kami prihatin dengan kekerasan yang bisa merugikan keamanan negara secara umum. Karenanya untuk mengembalikan ketertiban dan hukum di negara ini, kami mengumumkan status darurat militer," kata Prayuth dalam siaran langsung di televisi pada pukul 3 dini hari.
"Saya meminta semua kelompok aktivis untuk menghentikan semua kegiatan dan bekerja sama dalam mencari jalan keluar dari krisis ini," imbuh dia.
Sementara itu seorang jenderal yang dihubungi kantor berita Reuters mengatakan bahwa langkah itu bukanlah kudeta dan diambil karena krisis yang sudah mengarah pada kekerasan.
"Kami mengumumkan negara dalam kondisi darurat, (tetapi) ini bukan kudeta. Karena situasi yang tidak stabil, mereka saling membunuh setiap hari," kata seorang jenderal militer, yang menolak identitasnya disebutkan.
Tentara-tentara berpatroli di Bangkok dan merangsek ke sejumlah stasiun televisi.
"Kami butuh kerja sama dari televisi untuk mengumumkan kepada rakyat bahwa, 'jangan panik, ini bukan kudeta'," kata jenderal tersebut.
Militer Thailand sendiri sudah melakukan 11 kudeta terhadap pemerintahan sipil sejak berakhirnya era monarki absolut pada 1932, termasuk ketika menggulingkan Thaksin Shinawatra pada 2006.
Konflik di Thailand sendiri semakin tajam dan berdarah sepekan sebelum mahkamah konstitusi Thailand melengserkan Yingluck Shinawatra, adik Thaksin yang sejak 2011 menjabat sebagai perdana menteri.
