Infografis
Suara.com - Teka-teki calon pendamping Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2014 akhirnya terkuak. Senin tengah hari, (19/5/2014), di Gedung Joang, Cikini, Jakarta Pusat, Jokowi, sapaan akrab Joko, mengumumkan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden yang akan dipilih rakyat pada pemilihan 9 Juli mendatang.
"Setelah melalui perenungan, konsultasi, dan pertimbangan dengan seluruh ketua partai pendukung... dan khususnya pertimbangan dari Ibu Megawati Sukarnoputri, tadi malam kita putuskan calon wakil presiden yang akan medampingi saya adalah Bapak Haji Mohammad Jusuf Kalla," kata Jokowi yang disambut sorak-sorai ratusan para pendukungnya.
JK, sapaan akrab Jusuf, yang mendampingi Jokowi dalam deklarasi tersebut menyambut pemilihannya dengan anstusias. Dia berjanji akan menjadi pemimpin yang "amanah" jika bersama Jokowi terpilih dalam pemilihan presiden kelak.
"Saya nyatakan siap mendampingi Bapak Jokowi sebagai calon wakil presiden, dengan ikhtiar kerja keras, untuk kebesaran, kemakmuran, dan kehebatan bangsa ini," tegas lelaki JK.
Gedung Joang, yang menjadi simbol perjuangan pemuda di era kolonial Belanda, dipilih karena pasangan Jokowi-JK akan memulai suatu orde perjuangan yang panjang nan sukar, yang dimulai oleh suatu komitmen bersama, demikian kata Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristanto yang ditemui jelang deklarasi kedua pasangan yang juga diusung oleh Partai Nasional Demokrat, Hati Nurani Rakyat, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Pemilihan JK, demikian Jusuf biasa disapa, sama sekali bukan kejutan. Bahkan seperti gayung bersambut, karena JK adalah calon presiden paling favorit menurut survei Center of Strategic and International Studies (CSIS) yang digelar sebelum Jokowi ditetapkan sebagai capres PDIP.
Duet Jokowi dan JK oleh sejumlah pengamat, politik maupun yang bukan politik, dinilai pas untuk memimpin Indonesia pada 2014. Ada setidaknya dua alasan yang mengemuka, mengapa JK pantas disandingkan dengan JK.
Menjadi wakil presiden di periode 2004/09 dan menteri sejak era Presiden Abdurracman Wahid atau Gus Dur, menjadikan JK salah satu politikus paling berpengalaman di Tanah Air. Lelaki yang baru berulang tahun ke 72 pada 15 Mei kemarin ini bisa menutup celah Jokowi di pentas nasional.
“Jokowi-JK merupakan pasangan yang beda generasi dan akan saling melengkapi dalam menjalankan pemerintahan. Jokowi sebagai pemimpin muda belum mempunyai banyak pengalaman sehingga membutuhkan pendamping yang berpengalaman dan memiliki kebijaksanaan dalam bersikap,” demikian analisis Emrus Corner baru-baru ini.
Alasan kedua adalah soal ekonomi. JK adalah salah satu sosok paling akrab dengan para pelaku ekonomi Tanah Air. Ketika namanya mulai santer disebut akan dijadikan pendamping Jokowi pada Senin pagi, rupiah naik 0,6 persen terhadap dolar Amerika Serikat, level tertinggi sejak 10 April silam. Pada saat yang sama indeks saham gabungan di bursa efek Jakarta juga naik 0,5 persen.
Dikenal sebagai pengusaha kawakan, JK pernah menjadi menteri perindustrian di era Gus Dur dan Menteri Kordinator Kesejahteraan Rakyat di era Megawati. Selama menjadi wakil presiden pada periode pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, JK juga berkali-kali mengeluarkan terobosan bidang ekonomi termasuk saat mengeluarkan kebijakan konversi minyak tanah ke gas.
Tidak heran jika bekal pengalaman panjang di bidang ekonomi membuat JK menjadi kandidat yang paling diidamkan pasar dan investor di Tanah Air.
"Apabila JK dipilih sebagai cawapres Jokowi, maka indeks saham dipastikan akan terus meningkat. Bukan tidak mungkin IHSG (indeks harga saham gabungan) bisa tembus ke level 5.000 yang merupakan titik tertinggi di sepanjang sejarah Bursa Efek Indonesia," jelas Satrio Utomo, analis dari Universal Broker.
Elektabilitas
JK juga populer di mata pemilih. Dua survei berbeda yang digelar CSIS dan Populi pada masing-masing Maret dan April silam menunjukkan JK adalah cawapres paling favorit di mata pemilih dengan tingkat keterpilihan sekitar 16 persen.
Hasil pemantauan Politicawave, lembaga yang menganalisis percakapan di dunia maya, juga menunjukkan bahwa JK menjadi cawapres yang paling banyak dibicarakan oleh para pengguna internet di Indonesia.
"Tidak hanya banyak, para netizen kita juga membicarakan JK dengan nada positif. Dia dianggap kuat dalam soal diplomasi, ekonomi, dan dikenal cepat dalam mengambil keputusan," jelas Yose Rizal, CEO dan pendiri Politicawave yang dihubungi Suara.com, Jumat (16/5/2014).
Meski demikian, Nico Harjanto, ketua yayasan Populi Center, mengatakan pemilihan JK sebagai pasangan Jokowi tidak akan banyak berpengaruh terhadap elektabilitas kedua pasangan itu di pemilihan presiden kelak.
Menurut dia, tanpa cawapres, elektabilitas Jokowi sudah berada di angka 40an persen, dengan asumsi akan ada tiga pasangan yang berlaga di pilpres.
"JK tidak banyak mengangkat suara Jokowi, paling tinggi sekitar satu persen. Sama saja dengan cawapres lain seperti Mahfud MD atau Abraham Samad," jelas Nico Harjanto.
Pengusaha asal Makassar itu, imbuh Nico, juga tidak serta-merta mendorong pemilih dari Indonesia Timur untuk memilih Jokowi di pilpres.
"Samad juga merepresentasikan Indonesia Timur dan bahkan lebih populer di kalangan anak muda karena prestasi dalam pemberantasan korupsi. Mahfud juga mewakili Timur dan populer di kalangan pemilih minoritas," beber Nico.
Palang pintu parlemen
Terlepas dari elektabilitas dalam pemilihan umum, JK sendiri dinilai bisa berperan penting dalam menjaga efektvitas pemerintahan dalam hubungannya dengan lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat.
"Dukungan parlemen dalam menjalankan pemerintahan merupakan sesuatu yang riil. Kebijakan sebagus apapun yang digagas pemerintah bisa disandera oleh parlemen jika partai-partai di parlemen tidak bersepakat mendukungnya," jelas Lucius Karus, peneliti pada Forum Masyarakat Indonesia Peduli Parlemen (Formapi).
Kekuatan suara partai pendukung Jokowi sejauh ini adalah 191 kursi, yang merupakan akumulasi kursi PDIP sebanyak 109, PKB (47), dan Nasdem (35 kursi). Dengan kata lain, Jokowi baru mendapatkan 34,10 persen dukungan di parlemen.
"Jika hanya mengandalkan prosentasi kursi seperti ini, maka efektifitas dan efisiensi usulan kebijakan pemerintah berpeluang disandera oleh partai-partai lain di parlemen," ulas Lucius.
Di sinilah, sambung Lucius, JK yang adalah mantan ketua umum Golkar periode 2004/2009 akan memainkan peran sentral. Golkar sendiri menguasai 91 kursi di DPR dan jika terjadi keriuhan di parlemen terkait kebijakan pemerintah, JK bisa menjadi palang pintu untuk menjaga jalannya pemerintahan dengan pengaruhnya di Golkar.
"JK sendiri sudah mengalami hal serupa ketika pada pemilu 2004 lalu. Walau dia tidak didukung Golkar dalam pencalonannya, tetapi setelah terpilih melalui pemilu, JK berhasil mengambil alih Golkar untuk mendukungnya di parlemen," ujar Lucius.
Karenanya, simpul Lucius, pemilihan JK tidak hanya akan strategis dalam perjalanan Jokowi di pemilihan presiden tetapi dalam mengarungi pelayaran panjang pemerintahan lima tahun mendatang.
