Infografis
Suara.com - Sejumlah peristiwa terjadi di pekan kedua Mei 2014. Salah satunya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana sebagai tersangka perkara pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) di Kementerian ESDM tahun 2013.
Sementara, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menetapkan putra Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syarief Hasan, Riefan Afrian sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM.
Berikut peristiwa yang terjadi selama sepekan terakhir:
1.Suap SKK Migas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana sebagai tersangka, Rabu (14/5/2014). Politisi Partai Demokrat itu diduga menerima hadiah atau janji terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) di Kementerian ESDM tahun 2013.
Penetapan Sutan sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan kasus suap SKK Migas. Kasus ini menjerat mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini yang telah divonis Pengadilan Tipikor. Rudi dihukum tujuh tahun penjara dan denda Rp 200 juta, subsider 3 bulan kurungan.
2.Koalisi Partai
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan dukungannya kepada bakal capres yang diusung PDI Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi). Sebelumnya, Partai NasDem telah lebih dulu menyampaikan dukungannya kepada Jokowi.
Deklarasi dukungan kepada Jokowi disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh di Kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta, Rabu (14/5/2014).
Di hari yang sama, Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungannya kepada bakal capres yang diusung Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Setelah PAN, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi menyampaikan dukungannya kepada Prabowo, Jumat (16/5/2014).
3.Perolehan Kursi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR serta DPD Pemilu 2014, Kamis (15/5/2014). Penghitungan perolehan kursi didasarkan pada penghitungan suara parpol yang memenuhi ambang batas 3,5 persen suara sah secara nasional di 77 dapil.
