Pelanggaran HAM di Indonesia Dibawa ke Dewan HAM PBB

Doddy Rosadi Suara.Com
Kamis, 15 Mei 2014 | 17:20 WIB
Pelanggaran HAM di Indonesia Dibawa ke Dewan HAM PBB
Jemaat GKI Yasmin Bogor mengikuti ibadah di depan Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam masa akhir jabatannya, harus mampu menghentikan diskriminasi HAM yang terus terjadi ini. Saatnya Presiden SBY bertindak sebagai seorang Presiden, yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan Konstitusi RI at all cost, untuk melindungi setiap warga negara tanpa kecuali dan memastikan tegaknya negara hukum di Indonesia.

Adalah tanggung jawab Presiden SBY untuk tidak mentransfer situasi buruk ini kepada pemerintahan baru yang akan segera terbentuk melalui pemilu 2014 ini. Terlepas dari apakah Presiden SBY mampu, apalagi bila tidak mampu, menjalankan kewajibannya ini, maka Presiden baru Indonesia, siapapun dia, akan selalu memiliki tanggung jawab konstitusional yang sama, untuk menegakkan UUD 1945, at all cost, untuk memajukan dan menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI