Suara.com - Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra tiba di Pengadilan Konstitusi hari Selasa (6/5/2014) untuk menghadiri sidang tuntutan penyalahgunaan wewenang yang diarahkan padanya.
Yingluck dituduh menyalahgunakan wewenang saat mencopot kepala Dewan Keamanan Nasional Thawil Pliensri di tahun 2011. Menurut oposisi, langkah itu sengaja dilakukan untuk menguntungkan Partai Puea Thai, Partai Yingluck. Jika terbukti bersalah, Yingluck bisa dipaksa turun dari kursi perdana menteri.
Vonis memang belum akan dijatuhkan pada hari Selasa. Kendati demikian, putusan itu bisa diberikan dalam waktu dekat.
Bukan hanya itu saja tuntutan yang dilayangkan kepada Yingluck. Sang perdana menteri juga dituduh lalai menjalankan skema pembelian beras. Lawan-lawan politik Yingluck menyebutkan, skema pembelian beras itu dikotori korupsi dan selalu merugi.
Tuduhan tersebut diajukan oleh Komisi Anti-Korupsi Nasional. Persidangan atas kasus ini akan digelar pada bulan ini juga. Jika terbukti bersalah atas tuduhan tersebut, Yingluck bisa dicopot dari jabatannya. Tidak hanya itu, dirinya juga mungkin mendapat larangan berpolitik selama lima tahun.
Selama enam bulan, pemerintahan Yingluck digoyang oleh protes jalanan. Mereka ingin agar dirinya turun dari kursi perdana menteri. Oposisi menilai Yingluck hanyalah boneka dari mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, saudaranya sendiri.
Kendati demikian, Yingluck tetap bertahan. Jumlah pendukungnya malah kian bertambah. Para pendukungnya bahkan mengancam akan bergerak jika Yingluck dicopot. (Reuters)