Infografis
Suara.com - Ketua PBNU Slamet Effendi Yusuf membantah NU telah mengambil sikap dengan tegas yang menolak keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam (FPI). Menurut dia, pernyataan yang dikeluarkan oleh Katib Aam PBNU KH Malik Madani dalam rapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU merupakan pendapat pribadi.
“Tidak usah diributkan lagi lah HTI dan FPI itu. Mereka itu hanya perlu diberikan pendekatan. Jadi tidak benar bahwa NU telah mengeluarkan pernyataan yang menolak keberadaan HTI dan FPI,” kata Slamet ketika dihubungi suara.com melalui sambungan telepon, Minggu (4/5/2014).
Namun, Slamet tidak mau merinci pendekatan yang harus dilakukan kepada dua ormas tersebut. HTI dan FPI merupakan dua ormas yang dituding kerap melakukan tindakan anarkis. Berdasarkan data Mabes Polri, FPI pada tahun 2010 sebanyak 29 kasus kekerasan dan 2011 ada lima kasus, di daerah Jawa Barat (Jabar), Banten, Jawa Tengah (Jateng), Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Selatan (Sumsel).
Sebelumnya, Katib Aam PBNU KH Malik Madani mengungkapkan, jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengambil sikap terang perihal gerakan HTI dan FPI. Mereka mengimbau warga NU untuk tidak menyetujui bahkan terlibat dalam aksi-aksi gerakan keduanya. Karena, semangat dua organisasi yang disebut terakhir berada di luar nilai-nilai dakwah ahlussunnah wal jamaah.
“Warga NU tidak boleh terpengaruh oleh HTI dan FPI,” ujar Kiai Malik, mengimbau pengurus wilayah dan cabang NU di daerah untuk menjaga aqidah warga NU setempat dari segala ajaran sempalan di dalam Islam.
“Kalau gerakan HTI bertolak belakang dengan kesepakatan Pancasila sebagai asas tunggal negara, aksi-aksi yang dilancarkan FPI tidak mengacu pada semangat dakwah aswaja, “kata Kiai Malik, seperti dilansir dari laman nu.or.id.
Praktik amar makruf dan nahi munkar model FPI, tidak terdapat acuannya di dalam kitab-kitab ulama mazhab, tandas Kiai Malik.
