Infografis
Suara.com - Kampanye hitam alias black campaign mulai menerpa capres PDI Perjuangan Joko Widodo. Kampanye hitam itu beredar secara luas melalui jejaring media sosial seperti BlackBerry Messenger (BBM), WhatsApp, Twitter dan juga Facebook.
Anggota Presidium Nasional Seknas Muda Jokowi, Setiawan Cahyo Nugroho mengatakan, kampanye hitam yang paling sering didengarnya adalah Jokowi antiburuh dan akan membatalkan sertifikasi guru apabila terpilih sebagai Presiden.
“Dua isu itu yang paling gencar. Kami membalas isu tersebut dengan data. Ketika tahun pertama memimpin Jakarta, Jokowi menaikkan upah buruh hampir 400 persen. Di tahun kedua, memang naiknya tidak besar tetapi tetap naik 10 persen," kata Setiawan melalui sambungan telepon kepada suara.com, Minggu (4/5/2014).
Ia menambahkan, dengan data tersebut kekhawatiran sejumlah pihak bahwa Jokowi antiburuh dan tidak akan berjuang untuk menaikkan upah minimum buruh sudah terjawab.
Soal pembatalan sertifikasi guru, Setiawan menegaskan, aturan itu dimuat dalam Undang-undang. Sehingga perlu persetujuan DPR apabila Presiden terpilih nanti ingin membatalkan proses sertifikasi kepada guru.
Setiawan menambahkan, Seknas Muda Jokowi terus berupaya melakukan pendidikan politik kepada pemilih muda. Pendidikan politik dilakukan agar pemilih muda tidak mudah percaya dengan kampanye hitam yang menjelek-jelekkan calon Presiden tertentu.
“Pendidikan politik itu untuk kamu muda dengan rentang usia 17-30 tahun. Di Yogya kami menggandeng kelompok mahasiswa, di Jakarta kami menggandeng kelompok bankir dan kami juaga beberapa kali melakukan pertemuan online dan juga offline,” ujar Setiawan.
Menurut Setiawan, saat ini Seknas Muda Jokowi sudah ada DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Dalam waktu dekat, Seknas Muda Jokowi juga akan dideklarasikan di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.
“Cita-cita kami kalau bisa ada di 33 provinsi. Namun, kalau berdasarkan suara pemilih konsentrasi masih di pulau Jawa, maka kami menargetkan di semua ibu kota provinsi harus sudah ada,” tegasnya.
