Infografis
Suara.com - Pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, KH Solahuddin Wahid (Gus Solah) meminta bakal calon presiden (Capres) dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) untuk membereskan masalah hukum yang ada di Indonesia.
"Masalah utama kita itu penegakan hukum, cuma itu saja," kata Gus Solah usai dikunjungi Jokowi di pesantren Tebu Ireng, Sabtu (3/5/2014).
Dia menerangkan, masalah hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum dan menjaga hak asasi manusia. Tugas selanjutnya, sambung Gus Solah, adalah menyelesaikan reformasi demokrasi dan reformasi agraria yang sampai hari ini belum terwujud.
Selain itu, adik dari mantan Presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur ini meminta agar dibuat pemisahan untuk Direktorat Pajak menjadi badan khusus.
"Saya pikir saya setuju sekali karena memang harus dipisah antara yang mengumpulkan uang dan yang menggunakan uang," tambahnya.
Secara pribadi, Gus Solah memberikan restu pencapresan Jokowi. Namun, dia menolak bila dukungan ini disebut dukungan penuh dari santri Nahdlatul Ulama (NU) yang ada di pondok pesantrennya.
"Insya Allah begitu (mendukung)," kata Gus Solah.
"Umat (NU) itu kan punya akal masing-masing ya. Ada kyai yang ke sana, ada yang ke sini. Banyak dinamika yang selalu terjadi di dalamnya. Biarkan masyarakat yang menilai," tambahnya.
Dalam pertemuan ini, Gus Solah membantah jika pembicaraan dengan Jokowi ini menyinggung calon pendamping Jokowi. Namun, dia menyatakan calon pendamping yang cocok dengan Jokowi adalah yang menguasai dan memiliki prestasi di bidang hukum.
Salah satu kader NU yang berprestasi dibidang hukum adalah Mahfud MD. Sayangnya Gus Solah enggan mengomentari lebih jauh mengenai kans Mahfud menjadi pendamping Jokowi.
