Infografis
Suara.com - Konflik internal di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berujung damai di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III PPP yang berlangsung di Hotel Seruni Cisarua, Bogor, Kamis (24/4/2014). Kedua kubu berselisih, yakni kubu Ketua Umum Suryadharma Ali dengan kubu Sekretaris Jenderal Rohamurmuziy menyepakati empat butir keputusan.
Suryadharma Ali (SDA) sendiri hadir di acara Mukernas sebagai Menteri Agama, bukan sebagai Ketua Umum. Dia sempat memberikan pidato dan bersalaman dengan para petinggi PPP yang berseteru dengan dia.
Usai Mukernas, ada pertemuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di rumah SDA di rumah dinas Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan, pada hari yang sama.
SDA mengatakan, dirinya menerima empat butir kesepakatan demi menyelesaikan konflik. Dia juga berusaha untuk menghindari perdebatan setelah keputusan kontroversialnya mendukung capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
"Tadi semuanya saya terima karena untuk menyelesaikan konflik ini, kalau mau dikritisi gak ketemu tadi," kata SDA di rumah dinasnya.
SDA juga berharap konflik internal di tubuh partai berlambang kakbah itu tak disorot lagi oleh media. Selain itu, SDA menjelaskan dirinya tidak bertemu dengan DPW di Cisarua karena takut banyak bicara sehingga perdamaian sulit terwujud.
"Kalau masih, bisa jadi menyinggung perasaan yang lain, kalau begitu nantinya islahnya tidak tercapai," katanya.
SDA yang kembali menjadi Ketua Umum PPP setelah sempat diberhentikan sementara oleh kubu Rohamurmuziy ini juga menjelaskan dirinya tak banyak bicara saat di Mukernas. "Saya tidak mau berkata banyak, dengan kata banyak bisa jadi mengundang perdebatan," terangnya.
Namun, Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi yang sempat menjabat Pelaksana Tugas Ketua Umum (Plt Ketum), ketika SDA diberhentikan sementara, membuka Mukernas dan sempat menyindir SDA yang secara sepihak mendukung capres Gerindra Prabowo Subianto.
"Mudah-mudahan dengan Mukernas ini tidak ada lagi pimpinan partai yang merasa di atas konstitusi. Baik di pusat sampai ke ranting semua tunduk pada konstitusi," kata Emron saat itu.
