Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, mengakui dukungan Partai Persatuan Pembangun (PPP) hanya sebatas elit partai berlambang kakbah itu. Malah, Fadli mengatakan hubungan Partai Gerindra dan PPP adalah kedekatan inskonstitusional.
"Tentu saja kedekatan PPP dan Partai Gerindra adalah kedekatan Inkonstitusional, dan kami ingin sesuai harapan Majelis Syariah (PPP) itu bisa terlaksana semaksimal mungkin," kata Fadli, saat menghadiri sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2014).
Dia mengatakan, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali (SDA)-lah yang menyatakan dukungan PPP kepada Partai Gerindra untuk pencapresan Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto, hanya sebatas Ketua Umum dan Pimpinan Partai. Kata Fadli, SDA pun berjanji akan memformalkan dukungan ini Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP.
"Ketika hari Jumat yang lalu Pak Prabowo datang ke PPP, di sana sebebenarnya SDA sudah mengatakan dukungan ini adalah dukungan dari Ketua umum dan pimpinan partai yang akan diformalkan melalui Rapimnas," tambahnya.
Karena itu, adanya dinamika di internal PPP adalah hal yang lumrah. Dia pun berharap, dinamika internal PPP pun bisa segera selesai.
Semalam, Selasa (22/4/2014), Majelis Syariah PPP mengeluarkan 8 fatwa. Dua poin diantara menunda semua keputusan terkait koalisi dan dukungan capres cawapres sampai digelarnya rapat pimpinan nasional PPP.
Fatwa itu juga sekaligus dimaksudkan untuk menengahi polemik dua kubu di PPP menyusul kedatangan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali ke kampanye Partai Gerindra dan dukungan buka Prabowo.
