Infografis
Suara.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan tidak berniat memberikan bantuan hukum untuk bekas Ketua BPK Hadi Poernomo yang dijadikan tersangka korupsi penyalahgunaan wewenang saat dirinya menjabat sebagai Dirjen Pajak 2002-2004.
Sekjen BPK Hendar Restriawan dalam konferensi pers hari ini, Selasa (22/4/2014), mengatakan hal tersebut menjadi keputusan institusi agar tidak menyimpang dari undang-undang yang ada.
"Undang-undang No.15 Tahun 2006 memang memberikan jaminan segala bentuk bantuan hukum kepada BPK dalam pengertian ketua, wakil, dan mantan ketua, anggota dan para pemeriksa BPK, kalau dalam pelaksanaan tugasnya diduga melakukan pelanggaran hukum dan kasus itu terkait dengan pelaksanaan tugas," kata Hendar.
Dalam hal ini, BPK, menurut Hendar, hanya sebatas memberikan dukungan moral saja dan berharap Hadi bisa menghadapi kasus dugaan skandal pajak BCA.
Hadi diduga mengubah rekomendasi bawahannya untuk menolak pengajuan keberatan wajib pajak Bank BCA untuk tahun fiskal 1999.
Dia malah meloloskan dan menerima permohonan keberatan pajak atas non performance loan senilai Rp5,7 triliun. Akibat aksinya ini negara diperkirakan merugi hingga Rp375 miliar.
Sementara Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto melengkapi kalau Hadi Purnomo dikenakan ancaman maksimal 20 tahun penjara.
