Infografis
Suara.com - Gubernur Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui kalau Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta kerap kecolongan terkait fungsi pengawasan sekolah di Jakarta. Pernyataan itu merespon kasus sodomi di Jakarta International School (JIS) Pondok Indah.
Jokowi mengungkapkan perlunya aksi ‘blusukan’ untuk mendeteksi permasalahan di sekolah. Dia menuding bawahannya yang cuma kongkow-kongkow di kantor ketimbang melakukan pengawasan langsung.
"Kita nih sering kedodoran soal manajemen lapangan, controling lapangan, checking lapangan, di semua hal. Mengatasinya dengan memperkuat memperketat jangan hanya duduk di kantor. Orang lapangan, orang pengawasan, orang supervisi hanya duduk di kantor saja, jadi siapa yang mau dilihat," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta, Senin (21/4/2014).
Dia menambahkan, Pemprov DKI tidak akan membuat tim khusus untuk ikut campur dalam kasus kejahatan seksual itu. Sebab, menurutnya sudah ada lembaga yang mengurus kasus pelecehan seksual di JIS ini.
"Tidak sedikit-dikit buat tim sedikit-dikit, buat tim. Lembaganya sudah ada semuanya, hanya memang perlu memperkuat orang yang ada di lapangan jangan sampai semuanya pengen enak, duduk-duduk di kantor duduk di tempat ber-AC dan lapangannya tidak dikuasai," kata dia.
