Infografis
Suara.com - Wakil Sekjen PPP, Syaifullah Tamliha, yang merupakan pendukung Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengklaim sebagian besar pengurus DPP PPP tidak akan hadir dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar kubu Romahurmuziy dan Suharso Manoarfa.
Syaifullah yang dihubungi suara.com mengungkapkan bahwa undangan disebar tidak melalui surat, tetapi hanya lewat pesan singkat di telepon genggam.
“Saya hanya terima lewat SMS dan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum. Jadi saya tidak akan hadir,” katanya.
Dia mengatakan kalau Rapimnas harus melalui persetujuan Ketua Umum PPP terlebih dahulu.
“Jadi Rapimnas itu ilegal,” tegas Syaifullah lagi.
Syaifullah juga berkeras bahwa Suryadharma adalah orang paling berdaulat sesuai konstitusi partai untuk memutuskan kebijakan partai.
Dia sekaligus membantah kalau keputusan mendukung Prabowo dan berkoalisi dengan Gerindra sudah melalui waktu yang panjang.
“Soal dukungan itu proses yang lama,” tambahnya.
Namun demikian menurut Syaifullah, khusus untuk soal rotasi pengurus yang berujung dengan dicabutnya jabatan Sekjen dari Romahurmuziy dan pemecatan enam orang lainnya, memang dilakukan dalam kondisi mendesak yang hanya dihadiri 20 pengurus DPP pada Jumat (18/4/2014) kemarin.
Rencananya hari ini, Romahurmuziy dan Suharso Manoarfa mengumpulkan 28 DPW di Kantor DPP PPP di Jakarta untuk mempertanyakan dan menjatuhkan sanksi kepada Suryadharma Ali.
