Infografis
Suara.com - Calon presiden dari PDI Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo (Jokowi), diminta mempertimbangkan kembali jika ingin memilih Jusuf Kalla (JK) sebagai pendampingnya. JK, dengan berbagai alasan, dikhawatirkan dapat melemahkan pemerintahan Jokowi, apabila terpilih sebagai pendamping mantan Wali Kota Solo itu.
Hal itu dikatakan pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens dalam diskusi yang digelar Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014). Karena itu, lanjut Boni, Jokowi dan Ketua Umum PDI-P, Megawati Sukarnoputri harus berhati-hati memilih cawapres agar tidak terjebak pada praktik-praktik pragmatisme sesaat.
Pada kesempatan itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Herdi Sahrasad, turut angka suara soal JK. Menurutnya, mantan sang mantan wakil presiden lebih tepat berperan sebagai negarawan dalam kondisi saat ini.
Ia khawatir 'nama harum' JK akan luntur bila kembali masuk ke dalam pemerintahan. "Pilpres sekarang saya sebut lapangannya sangat licin dan becek. Sayang sekali bila JK terpeleset dalam kubangan praktik yang mendegradasi dirinya. Karena itu saya ingatkan JK untuk jadi negarawan," kata Herdi.
Hal senada dikatakan Freedom Foundation Darmawan Sinayangsah. JK, menurutnya, lebih baik menjadi negarawan ketimbang menjadi wakil presiden.
Sedangkan, Adhie Massardhie, dari Koalisi Masyarakat Bersih, juga mengatakan, kalau Jokowi ingin didampingi orang yang mengerti ekonomi, maka carilah ekonom. "Masih banyak," katanya. (Antara)
