Infografis
Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Purnama (Ahok) berkeras agar dinas terkait segera menerima dan mengoperasikan 30 unit bus berbahan bakar solar yang diberikan perusahaan swasta.
Sebelumnya sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Jakarta menolak bus sumbangan itu dengan alasan tidak menggunakan bahan bakar gas.
Penolakan itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 2/2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yang salah satu pasalnya mengharuskan kendaraan operasional Pemprov DKI Jakarta dan transportasi umum di Jakarta harus menggunakan bahan bakar gas.
"Bukan tidak setuju menggunakan bus bahan bakar gas, saya sangat setuju pakai gas. Sekarang kan Anda butuh bus, tapi ngotot pakai gas. Ada pepatah kuno, kalau tidak ada kerbau buat membajak, kuda pun jadi. Kalau tidak dimulai kapan ada bus," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Jumat (28/3/2014).
Dia mengatakan kalau penolakan itu tidak beralasan karena stasiun pengisian gas saat ini di Jakarta belum mencukupi, sementara pemda justru membutuhkan bus.
“SPBG cuma 11, mau diisi air kencing?” ujar Ahok.
Karena itu, menurutnya, ketimbang menunggu lama semua bus transportasi di Jakarta berbahan bakar gas, lebih baik menerima bus sumbangan dari perusahaan swasta tadi, meskipun berbahan bakar solar.
"Kita butuh 45 SPBG dan itu terjadi paling cepat 2017, kalau sudah datang 3 ribu atau 4 ribu bus, terus anda mau isi pakai apa," kata Ahok dengan nada keras dan muka memerah.
Ahok juga merasa heran izin bus sumbangan berbahan bakar solar tadi dipersulit. Tapi, bus pariwisata bermesin asal Cina merek Wei Chai dan menggunakan bahan bakar solar tetap diterima Pemprov DKI.
"Orang sumbang bus tidak boleh jalan. Padahal bus pariwisata pakai solar. Kendaraan dinas pakai solar, alasan mereka tidak jelas," terang Ahok.
