Infografis
Suara.com - Mahkamah Konstitusi Thailand, Jumat (21/3/2014), memutuskan bahwa pemilihan umum yang digelar pada Februari silam tidak sah. Alasannya tidak semua wilayah di negeri itu melakukan menyelenggarakan pemungutan suara.
Keputusan yang diambil melalui proses voting itu menyatakan bahwa pemilu pada Februari lalu melanggar konstitusi, karena para kandidat anggota parlemen di 28 distrik di selatan Thailand tidak bisa mendaftarkan diri. Mereka dihalang-halangi oleh demonstran antipemerintah.
"Pemilu 2 Februari itu tidak bisa berlangsung di seluruh wilayah kerajaan di hari yang sama," bunyi putusan tersebut.
Keputusan itu tampaknya akan semakin memperkeruh situasi politik di negara yang sejak November 2013 dilanda krisis politik, di mana kelompok oposisi menggelar demonstrasi di Bangkok untuk menurunkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.
Belum diketahui kapan pemilihan umum akan digelar kembali. Tetapi Somchai Srisutthiyakorn, salah satu anggota komisi pemilu Thailand, mengatakan pemerintah punya dua pilihan.
"Komisi pemilu bisa meminta pemerintah mengeluarkan dekrit kerajaan untuk menentukan tanggal pemungutan suara atau kami bisa meminta pemimpin semua partai politik untuk memutuskan waktu terbaik menggelar pemilu ulang," kata Srisutthiyakorn.
Hanya saja, jika jadwa pemilu ulang ditetapkan kelompok antipemerintah mengatakan mereka akang mengganggunya kembali.
"Jika mahmakah memutuskan pemilu tidak sah, jangan pernah bermimpi akan ada pemilu lagi. Jika pemilu ulang diumumkan, maka kami akan mengganggunya di semua provinsi dan pemilu tidak akan berhasil," tegas Suthep Thaugsuban, pemimpin kelompok antipemerintah, Kamis (20/3/2014).
Protes antipemerintah sendiri merupakan babak paling anyar dalam krisis politik di Thailand yang berlangsung selama delapan tahun terakhir.
Konflik terjadi antara kelompok masyarakat pedesaan, mayoritas hidup di Thailand bagian utara, yang mendukung Yingluck dan abangnya, mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra. Di sisi lain ada kelompok masyarakat kelas menengah, mayoritas di perkotaan dan di selatan Thailand, yang menentang pemerintahan Shinawatra.
