Suara.com - Persiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI Jakarta 2014 dinyatakan tidak akan terpengaruh oleh pendeklarasian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan (PDIP). Keyakinan itu dikatakan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Saya kira beliau (Jokowi) masih sempat untuk APBD-Perubahan. Iya, kan sampai Oktober. Dilantik (kalau jadi) Presiden kan Oktober. Beliau masih bisa memonitor kok. Nanti di APBD Perubahan pun dia masih bisa membahas," tutur Ahok, di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (17/3/2014).
APBD-Perubahan ini direncanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk dipercepat, guna menghindari keterlambatan pengesahan. Biasanya, APBD-Perubahan ini dibahas pada bulan Juni. Namun kali ini, Pemprov berusaha untuk mempercepat penyusunannya sebelum Mei 2014.
Harapannya, draf APBD-Perubahan ini akan dapat diserahkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI pada Mei, serta disahkan pada Oktober 2014 atau sebelum dilakukan pembahasan Rancangan APBD 2015. Percepatan penyusunan APBD-Perubahan ini juga dilakukan agar anggaran tersebut dapat segera digunakan untuk melaksanakan program pembangunan yang ada.
"Terakhir, Ketua DPRD sudah tanda tangan. APBD pasti ada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) dan dimasukkan ke APBD-Perubahan yang mau kita kejar. Makanya, kalau ada perubahan-perubahan, kan kita masukin satuan-satuan BUMD. Itu langsung kawan-kawan pihaknya akan jauh lebih mudah melakukan pemetaan terhadap besaran anggaran untuk tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI, mau pakai buat yang lain?," jelas Ahok.