Infografis
"Saya ingin kita bisa lakukan sebanyak mungkin yang kita lakukan agar tidak membebani Presiden baru dan pemerintahan yang dipimpinnya kelak," tutur Presiden SBY.
Sasaran dari penertiban kawasan dan pencegahan bencana mencakup tiga hal. Pertama, harus menertibkan perkebunan-perkebunan ilegal, dimana mungkin mendapat izin dari kepala desa namun bertabrakan dengan UU. Kedua, harus dihentikannya praktik-praktik ilegal logging.
Presiden melihat sendiri melalui foto udara ada titik-titik yang terjadi pembalakan liar. Ketiga, harus memiliki sistem sekaligus prosedur tetap (protap) dan aksi nyata di lapangan untuk pencegahan dan tindakan dini manakala tetap ada kebakaran.
"Kita harus bisa memberikan perlindungan. Banyak masyarakat yang tidak berdosa menjadi korban akibat ulah mereka yang tidak bertanggung jawab. Kalau masih ada kebakaran, kita harus memastikan warga punya peralatan untuk memadamkan," SBY menegaskan. Agar penduduk tidak membakar lahan untuk membuka ladang diberi bantuan peralatan.
Kepada perusahaan pemegang HPH, Presiden meminta ikut berkontribusi menyediakan peralatan untuk memadamkan api, melalui program CSR, sekaligus untuk membantu penduduk.
"Pemerintah pusat dan daerah juga akan siapkan anggaran untuk memadamkan api dan menghilangkan asap," ujar Presiden.
Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras mengatasi bencana asap dan memadamkan api.
"Tugas yang saudara laksanakan mulia karena melindungi rakyat kita, menjaga perekonomian nasional, dan yang paling penting membentuk budaya baru," kata Presiden SBY.
Riau, ujar SBY, harus berubah. "Saya mengajak saudara-saudara di Riau untuk membangun budaya baru, semangat baru untuk membangun daerah ini agar bebas dari asap dan kebakaran," SBY menandaskan.
