Infografis
Suara.com - Misteri pesawat Malaysia Airlines, yang sudah satu pekan hilang tanpa jejak, mulai mengarah ke aksi terorisme, setelah perdana menteri Malaysia pada Sabtu (15/3/2014) mengakui bahwa pesawat yang membawa 239 penumpang dan kru itu dibajak.
Pengakuan PM Najib Razak itu diperkuat informasi intelijen Inggris, berdasarkan pengakuan Saajid Badat, pejuang Al Qaeda yang kini ditahan Inggris yang mengatakan bahwa empat sampai lima warga Malaysia diketahui merencanakan pembajakan pesawat.
Badat, yang memberi kesaksian dalam sidang terdakwa Sulaiman Abu Ghaith, menantu Osama bin Laden di New York, Selasa (11/3/2014), bercerita bahwa dia pernah bertemu dengan sekelompok warga Malaysia di kamp latihan militer di Afghanistan, yang salah satu dari mereka adalah mantan pilot.
Kepada mereka dia memberikan sebuah bom sepatu yang akan digunakan untuk meledakan pintu kokpit pesawat.
"Saya memberikan salah satu sepatu saya kepada orang-orang Malaysia itu. Saya menduga itu digunakan untuk membuka kokpit," kata Badat yang berbicara via sambungan video, dari tempat persembunyiannya di Inggris.
Dalam pertemuan di kamp latihan di Afghanistan itu, cerita Badat, kelompok teroris Malaysia itu mengeluh soal pintu kokpit yang diduga terkunci. Saat itulah Badat memberikan bantuan bom sepatu kepada mereka.
"Saya lantas bilang, 'Bagaimana jika saya memberikan kalian salah satu bom saya untuk membuka pintu kokpit?'" kata Badat dalam pengadilan tersebut.
Ia mengatakan bahwa rencana pembajakan pesawat Malaysia itu diotaki oleh Khalid Sheikh Mohamed, orang yang juga menjadi arsitek serangan 11 September 2001 di New York, Amerika Serikat.
Menurut dia, Mohammed selalu memegang daftar gedung tertinggi di dunia dan memberi tanda silang pada gambar menara kembar WTC di New York. Melihat pola itu, diyakini gedung kembar Petronas, di Kuala Lumpur, seharusnya menjadi target dalam aksi itu.
Badat sendiri sudah dijatuhkan hukuman 13 tahun oleh Inggris, karena terbukti terlibat dalam upaya pemboman pesawat bersama Richard Reid pada 2005. Dia dibebaskan pada 2010 setelah bersedia bekerja sama dengan pemerintah Inggris.
