Infografis
Suara.com - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, permasalahan di Jakarta memang cukup rumit. Salah satu masalah yang tak kunjung selesai menurutnya adalah penataan pedagang kaki lima (PKL).
Sehubungan dengan itu, Ahok pun berkelakar bahwa lebih mudah menyelesaikan masalah di Jakarta dari Istana Negara di Jalan Medan Merdeka Utara, ketimbang dari Balaikota.
"Makanya kadang-kadang, lebih gampang ke Medan Merdeka Utara (Istana) dulu buat nyelesaiin semua urusan (masalah)," tutur Ahok di Balaikota, Jumat (28/2/2014).
Ungkapan Ahok ini sekaligus menanggapi sulitnya penataan PKL di Blok G Pasar Tanah Abang. Apalagi adanya kabar soal mafia penjualan kios di pasar itu yang membuat para PKL yang direlokasi tidak betah dan kembali ke jalanan.
"Orang pasti lebih suka di bawah, apalagi ada mafianya di atas," tutur Ahok.
Terhadap adanya mafia ini, kata Ahok, oleh pihaknya juga sudah dilakukan tindakan dengan mengajak aparat penegak hukum. Namun nyatanya, meskipun sudah mengajak aparat, tidak juga membuahkan hasil.
"Nah, ada pemberantasan, ini mau turunin pasukan. Polisi misalnya, mau bawa polisi. Nah, kita cuma bisa imbau polisi untuk membantu saja kan," tutur Ahok.
Diakui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sendiri memang memiliki Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bisa diberdayakan untuk melakukan penertiban. Namun Satpol PP ini, menurut Ahok, tidak bisa melakukan penegakan hukum akan keberadaan PKL yang memakan bahu jalan serta mengganggu ketertiban. Sebabnya, tidak ada landasan hukum ketika Satpol PP itu bekerja.
"(Satpol PP) Enggak bisa ngapa-ngapain. Mau bongkar, harus ke pengadilan, harus ke hakim. Ujung-ujungnya cuma kena Tipiring (tindak pidana ringan). Tapi sudahlah, jangan putus asa aja," tandas mantan Bupati Belitung Timur ini.
