Suara.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar menerima 16 wakil pengunjukrasa yang memprotes hasil tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur tenaga honorer Kategori Dua (K2), di kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (26/2/2014) siang.
Kepada perwakilan pengunjuk rasa tenaga honorer K2, Seskab Dipo Alam meminta para wakil pengunjuk rasa untuk menyerahkan data, bukti-bukti mengenai penyimpangan atas penerimaan CPNS tenaga honorer K2.
Dipo meminta para tenaga honorer K2 yang dirugikan dan menemukan adanya kejanggalan, untuk menyampaikan data-dana yang valid mengenai kemungkinan adanya peserta yang lulus tes CPNS dari jalur tenaga honorer K2 namun tidak memenuhi persyaratan.
"Saya minta Pak Menteri PAN, besok, dalam Sidang Kabinet paripurna masalah ini disinggung sedikit," pinta Seskab kepada Menteri PAN-RB Azwar Abubakar, seperti dilansir laman Setkab.go.id.
Seskab Dipo Alam menangkap sinyalemen adanya campur tangan politik dalam masalah rekrutmen tenaga honorer.
"Ada politisi yang mengajukan diri menjadi pimpinan daerah dengan gampangnya menjanjikan lapangan kerja. Semua tenaga honorer pendukungnya dimasukkan, tapi ketika sudah ganti gubernur atau bupati, lain lagi ceritanya. Ini yang menjadi masalah kita semua. Inilah yang akan kita perbaiki," katanya.
Ke-16 orang yang diterima oleh Seskab Dipo Alam dan Menteri PAN-RB Azwar Abubakar itu mewakili ribuan tenaga honorer K2 yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta.
Mereka mempersoalkan adanya kecurangan dalam penerimaan CPNS dari jalur tenaga honorer K2, yaitu banyaknya tenaga honorer K2 yang tidak memenuhi persyaratan tapi dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan CPNS itu.
Selain itu, banyak tenga honorer K2 yang baru masuk justru lulus dalam tes CPNS, sementara yang memiliki masa kerja bertahun-tahun justru tidak lulus.