Presiden Barack Obama Segera Reformasi Program Penyadapan NSA

admin Suara.Com
Rabu, 26 Februari 2014 | 14:52 WIB
Presiden Barack Obama Segera Reformasi Program Penyadapan NSA
Presiden AS Barrack Obama. (Foto: www.whitehouse.gov)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Para pengacara Gedung Putih mengajukan empat opsi kepada Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, untuk merestrukturisasi program penyadapan telepon Badan Keamanan Nasional (NSA). Tiga di antaranya merupakan opsi untuk merelokasi data pengguna telepon, sementara satu lainnya adalah menutup program penyadapan tersebut.

Program penyadapan NSA terungkap kepada publik setelah Edward Snowde, mantan kontraktor NSA yang kini buron, membongkar program tersebut dan menyulut kontroversi. Sebagian anggota parlemen dan pejabat mendukung program tersebut karena diperlukan untuk melawan terorisme. Sementara sebagian lainnya menganggap penyadapan telepon tersebut adalah pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional.

Menurut sumber Gedung Putih, empat opsi ditawarkan menyusul permintaan Presiden Barack Obama kepada agen intelijen Amerika Serikat dan jaksa agung untuk mencari alteratif penghentian program penyadapan NSA.

Opsi pertama yang ditawarkan adalah dengan cara meminta provider telekomunikasi merekam data percakapan telepon pelanggan. NSA hanya diperbolehkan meminta data nomor-nomor tertentu yang diduga terkait tindak terorisme.

Opsi ke dua, pemerintah akan menunjuk badan pemerintah selain NSA untuk memegang data tersebut. Badan yang mungkin diserahi tanggung jawab tersebut adalah Biro Penyidik Federal (FBI).

Opsi ke tiga, ada badan independen selain pemerintah ataupun provider telekomunikasi yang ditunjuk untuk memegang data percakapan telepon tersebut. Opsi ini langsung diprotes karena pihak ke tiga tersebut tentu hanyalah kepanjangan tangan dari NSA.

Opsi ke empat atau terakhir adalah dengan menutup program penyadapan tersebut dan mencari upaya investigasi lain untuk melawan terorisme.

Hingga kini, belum ada kepastian soal program mana yang akan dipilih oleh pemerintah.

Caitlin Hayden, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, menolak menjelaskan lebih jauh soal pengajuan opsi tersebut.

"Saya tidak memiliki kapasitas untuk membicarakan detail proses yang kini sedang berjalan," kata Hayden, seperti dikutip Wall Street Journal.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI