Infografis
Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menilai banyak pihak dengan berbagai cara berusaha menghalang-halangi pemanggilan Wakil Presiden RI Boediono sehingga Boediono tak datang ke DPR untuk dimintai keterangan Timwas Century, Rabu (19/2/2014).
Pandangan tersebut dilontarkan salah satu inisiator Pansus Bank Century tersebut dalam keterangan resmi yang diterima Matamata.com.
Salah satu cara untuk menghalang-halangi pemanggilan, kata Bambang, dengan mengaburkan pemahaman bahwa pemanggilan Boediono tidak tepat karena sudah masuk ranah hukum atau konkritnya sudah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, kata Bambang, menyudutkan Timwas DPR dalam menjalankan tugas konstitusionalnya yang diamanatkan UU.
Padahal, menurut Bambang, pemanggilan tersebut secara substansial adalah dua hal yang berbeda dan tidak saling mempengaruhi. Pemanggilan DPR bertujuan meminta konfirmasi atas pernyataan yang berbeda sekaligus memperjelas siapa sesungguhnya aktor intelektual skandal Century. Boediono sebagai Gubernur BI ketika itu atau ada pihak lain, katanya.
Menurut Bambang, Timwas Century ingin memanggil Boediono kembali karena pernyataannya yang dianggap menjadi pintu masuk membongkar kasus skandal Century. Tahun 2013 lalu, usai diperiksa KPK Boediono secara tidak langsung menuding bengkaknya dana bailout dari Rp632 miliar menjadi Rp6,7 triliun dalam skandal Century adalah tanggungjawab Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Atas pernyataan itu, lanjutnya, Timwas menganggap Boediono secara tidak langsung mengungkap bahwa yang bertanggungjawab atas membengkaknya dana bailout Century adalah Presiden, karena LPS sesuai UU bertanggungjawab ke Presiden.
"Inilah yang harus diklarifikasi secara terbuka di DPR. Agar tidak ada kesan cuci tangan, lalu menyalahkan pihak lain. Itu bukanlah sikap ksatria," kata Bambang.
