Infografis
Suara.com - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih dalam menuntaskan kasus-kasus yang ditanganinya.
"KPK ternyata bersikap tidak adil, diskriminatif, dan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Dalam perkara dugaan gratifikasi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)," Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangan resminya yang diterima matamata hari ini, Minggu (16/2).
Misalnya, lanjut pucuk pimpinan IPW yang akrab disapa Neta itu, KPK mencegah dua anggota DPR, Sutan Batugana dan Tri Yulianto bepergian ke luar negeri. Sebaliknya, dalam kasus korupsi Simulator SIM, sejumlah pihak dibiarkan bebas, termasuk lima anggota DPR yang diduga menerima aliran dana Simulator SIM.
"IPW menyesalkan cara-cara kerja KPK yang tidak adil ini. Dalam menuntaskan kasus Simulator SIM, Ketua KPK Abraham Samad diharapkan tidak tebang," kata Neta.
Tentu sangat tidak adil, sambungnya, jika kepada Sutan Batugana dan Tri Yulianto, KPK begitu cepat bertindak mencegah mereka.
"Dan sangat tidak adil, jika KPK bekerja cepat memeriksa dan menyita mobil dari artis-artis yang menerima aliran dana kasus Sapi Impor atau dalam Kasus Wawan. Sementara orang-orang yang menerima aliran dana Simulator SIM dibiarkan enak-enakan melenggang," kata Neta.
