Infografis
Kemudian, Mahkamah Agung (MA) memvonis Corby hukuman 20 tahun penjara pada 12 Januari 2006, dan pada akhir Maret 2006 MA menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan Corby. Artinya, secara legal formal Corby harus menjalani hukuman selama 20 tahun di penjara.
“Tetapi ajaibnya, pada 22 Mei 2012 lalu, Presiden SBY yang terhormat itu memberikan grasi kepada Corby. Lalu kemarin, Kemenkumham memberikan grasi bebas bersyarat kepada Corby, meski sekitar dua tahun lalu PTUN menolak gugatan atas grasi Corby. Jadi terlihat jelas, bagaimana perbedaan sikap dan perhatian pemerintah terhadap WNA dan terhadap warga negaranya sendiri,” urai Poempida.
Poempida mengatakan, melihat realita bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap warga asing yang lebih tinggi dibanding WNI, semakin menunjukkan sikap inkonsistensi pemerintah. Terhadap narkoba misalnya, kata dia, tahun 2006 lalu dengan tegas SBY mengatakan tidak akan pernah memberikan grasi untuk narkoba dan koruptor. “Padahal perlindungan terhadap WNI itu adalah tanggung jawab negara sesuai Amanah Konstitusi”, tutup Poempida.
