Situasi Ekonomi Kian Memburuk: Benarkah Posisi Airlangga Hartarto Kini di Ujung Tanduk?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto disebut-sebut masuk radar reshuffle Presiden Prabowo Subianto.
Suara.com - Isu reshuffle kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi salah satu nama yang berpeluang terdampak. Hal itu berkaitan dengan situasi ekonomi yang melemah.
Presiden Prabowo Subianto pun dinilai tidak memiliki beban untuk mencopotnya, karena posisi Airlangga yang sudah dilengserkan sebagai Ketua Umum Golkar, sehingga tidak lagi memiliki daya tawar politik yang kuat untuk tetap dipertahankan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto disebut-sebut masuk radar reshuffle Presiden Prabowo Subianto. Isu pencopotannya mencuat seiring kian melemahnya kondisi ekonomi nasional.
The Straits Times, media asal Singapura, melaporkan bahwa tiga pejabat senior di pemerintahan Prabowo menyebut Airlangga sebagai salah satu nama yang kemungkinan diganti. Penyebabnya: koordinasi antar kementerian di bawah Airlangga dinilai lemah. Jika benar dicopot, ia disebut-sebut akan digeser ke urusan diplomasi.
Baca Juga: 4 Rekomendasi Film tentang Krisis Ekonomi yang Seru, Wajib Nonton!
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menyatakan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Evaluasi terhadap kinerja Airlangga merupakan hak prerogatif presiden.
Meski begitu, Wahyudi memberikan sejumlah catatan. Menurutnya, sejak awal menjabat, Airlangga lebih menonjol sebagai Ketua Umum Golkar ketimbang sebagai Menko Perekonomian.
"Narasi yang disampaikan Airlangga tak cukup kuat untuk membentuk persepsi publik atau mendorong kebijakan besar. Pasar pun tak melihatnya sebagai sosok yang mumpuni," ujar Wahyudi kepada Suara.com, Senin (14/4/2025).
Situasinya berbeda dengan Sri Mulyani. Ketika isu pengunduran dirinya mencuat pada Maret 2025, pasar langsung bereaksi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jatuh. Itu menunjukkan besarnya pengaruh Sri Mulyani dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Situasi perekonomian saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dimulai dengan daya beli masyarakat yang menurun, jumlah PHK yang meningkat, pasar saham yang anjlok, nilai tukar rupiah yang semakin melemah, dan potensi dampak perang dagang Amerika Serikat akibat kebijakan pajak impor Presiden Donald Trump.
Baca Juga: Survei BI Catat Indeks Keyakinan Konsumen Loyo, Apa Penyebabnya?
Bercermin dari situasi tersebut, pemerintah Prabowo Subianto membutuhkan Menteri Bidang Perekonomian yang mumpuni di antaranya: memiliki kemampuan membuat kebijakan yang strategis, komunikator yang bisa meyakinkan pasar, reformis, dan mampu mengambil keputusan-keputusan yang besar berdasarkan data.
