Wacana Pencabutan Moratorium PMI ke Arab Saudi: Jangan Hanya Demi Devisi, Tapi Abai Nasib Pekerja

Suara.com - Pemerintah berencana mencabut moratorium pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Keputusan ini harapannya tidak hanya berorientasi pada potensi pemasukan negara, tetapi juga memastikan perlindungan bagi para pekerja migran.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menyampaikan rencana pencabutan moratorium pada Jumat (14/3/2023). Ia mengatakan keputusan ini akan segera diambil setelah berkoordinasi dengan pemerintah Saudi.

"Kami sudah melakukan perundingan dengan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi," ujar Karding.

Moratorium yang telah berlaku selama 10 tahun ini akan dibuka dengan target pengiriman 600 ribu PMI. Sebanyak 400 ribu di antaranya pekerja informal, termasuk pekerja rumah tangga, sementara 200 ribu lainnya merupakan pekerja formal.

Baca Juga: Piala Asia U-17 2025: Jepang Gugur di Drama Adu Penalti, Arab Saudi Lolos ke Semifinal

Pemerintah mengklaim kebijakan ini dapat menghasilkan remitansi sekitar Rp 31 triliun.

Perlindungan Pekerja Migran Prioritas Utama

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, mengingatkan bahwa perlindungan terhadap PMI harus menjadi prioritas utama, bukan hanya potensi pemasukan negara.

"Kalau niat membuka moratorium ini hanya demi remitansi hingga diprediksi mencapai Rp 30 triliun, berarti pemerintah kita hanyalah pemerintah mata duitan," kata Wahyu kepada Suara.com.

Moratorium ini sebelumnya diterbitkan pada 2015 melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 260 Tahun 2015. Kebijakan tersebut melarang penempatan pekerja migran Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah.

Baca Juga: Menteri Agama: Arab Saudi Setujui Tambahan Kuota Petugas Haji Indonesia

Keputusan ini diambil setelah berbagai kasus kekerasan hingga vonis mati menimpa pekerja migran Indonesia di Arab Saudi.

• «
• 1
• 2
• 3
• »