Pembungkaman di Balik Protes Rapat Tertutup RUU TNI: Mengapa Masyarakat Sipil Dikriminalisasi?
Mereka dilaporkan ke Polda dan mengalami teror. Lantas, mengapa pemerintah dan DPR justru terkesan seolah anti pada transparansi?
Suara.com - Upaya pembungkaman dan kriminalisasi dialami oleh aktivis kontras usai menggerebek rapat tertutup revisi UU TNI antara Komisi 1 DPR dan pemerintah.
Mereka dilaporkan ke Polda dan mengalami teror. Lantas, mengapa pemerintah dan DPR justru terkesan seolah anti pada transparansi?
Sabtu (15/3/2025) sore, rapat tertutup digelar di sebuah hotel mewah di Jakarta. Hotel Fairmont.
Anggota Komisi 1 DPR RI dan pemerintah berkumpul di ruang eksklusif. Mereka membahas revisi Undang-Undang TNI jauh dari sorotan publik.
Baca Juga: Kecam Pembubaran Paksa Aksi Piknik Melawan, KontraS: Ada Tindakan Berlebihan Oleh Polri
Tiba-tiba, suasana berubah. Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, bersama dua rekannya, menerobos masuk. Mereka mewakili Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.
"Selamat sore, Bapak Ibu! Kami menuntut agar RUU TNI dihentikan. Proses ini tidak transparan!" teriak Andrie.
Belum selesai berbicara, beberapa petugas bergerak cepat. Mereka menarik Andrie dengan paksa. Tubuhnya terjungkal. Tapi dia tak diam. Dari balik pintu yang kini dijaga ketat, ia terus berorasi, suaranya menggema di lorong hotel.
Usai aksi itu, mereka mendapat teror.
Minggu dini hari itu, suasana di kantor KontraS mendadak mencekam. Tepat pukul 00.16 WIB, tiga pria tak dikenal berdiri di depan pagar.
Baca Juga: Klaim Ogah Hidupkan Lagi Dwifungsi ABRI, Prabowo: Saya Pertama di TNI yang Tunduk Supremasi Sipil
Dua berbaju hitam, satu berkaos krem. Mereka menekan bel berkali-kali, tanpa alasan jelas. Dari balkon, Andrie Yunus mengamati mereka.
