Bayang-bayang Kartel Politik di Balik Peluncuran Mega Proyek Danantara
Tentu itu bagian dari lanjutan politik kartel di negara ini yang sudah sejak lama ditengarai akan sampai pada pembusukan yang paling dalam, kata Widyanta.
Suara.com - Peluncuran Danantara memunculkan kekhawatiran soal kartel politik. Pimpinan lembaga itu terlihat sebagai cerminan TKN Prabowo-Gibran. Megawati tak terlibat dalam barisan mantan kepala negara di posisi dewan penasihat.
PRESIDEN Prabowo Subianto menekan tombol peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025). Ia tampak diapit dua presiden terdahulu, Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Di panggung yang sama, hadir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta wakil presiden masa lampau, Jusuf Kalla, Boediono, dan Ma'ruf Amin. Selain itu, terlihat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Investasi Rosan Roeslani.
Danantara bertugas mengelola aset dan dividen milik BUMN. Menurut Prabowo, dana yang akan dikelola mencapai lebih dari USD900 miliar. Dengan jumlah tersebut, ia mengklaim Danantara dapat menjadi salah satu pengelola kekayaan negara terbesar di dunia.
Baca Juga: Cerita Megawati Soal Hubungan Indonesia-Uzbekistan Terjalin dari Makam Imam Bukhari
Prabowo memahami bahwa ada pihak yang meragukan keberhasilan Danantara. “Ini wajar, karena institusi ini belum pernah ada sebelumnya,” kata Prabowo.
Sebagai pemimpin Danantara, Prabowo menunjuk Rosan Roeslani sebagai Chief Executive Officer, Dony Oskaria sebagai Chief Operational Officer, dan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer. Dalam struktur Dewan Penasihat Danantara yang beredar, terdapat nama Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono, serta mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.
Rosan Roeslani mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan arahan mengenai prinsip tata kelola yang harus dijalankan oleh Danantara.
“Pesan dari Bapak Presiden bahwa Danantara inireswe harus dijalankan dengan tata kelola pusat yang benar, good governance, kehati-hatian, transparan, dan penuh dengan integritas,” katanya.
Politik Kartel di Danantara
Baca Juga: Ada Fadli Zon hingga Pram-Rano, Megawati Saksikan Teater Seni Imam Al-Bukhari-Soekarno di GKJ
Dosen Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Andreas Budi Widyanta menilai kehadiran Danantara ini jadi masalah serius karena menentukan apakah Indonesia akan menjadi negara gagal atau tidak.
