Polemik UN Jilid Baru: Kemendikdasmen Hapus Kata Ujian Karena Traumatik?
UN tidak boleh dijadikan sebagai penentu kelulusan siswa. Ujian itu digunakan untuk mengukur kualitas proses pendidikan di suatu daerah.
Suara.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat kebijakan baru yang mengubah sistem pendidikan naional. Ujian Nasional atau UN yang dihapus era Presiden Joko Widodo pada 2020 bakal diterapkan kembali bagi siswa dari tingkat SD, SMP, hingga SMA dengan nama berbeda.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengembalikan ujian sekolah yang dilaksanakan di akhir semester menjadi Tes Kompetensi Akademik. Kebijakan baru ini menuai kritikan dari dari pengamat pendidikan. Pasalnya kebijakan ini tidak memperbaiki akar masalah pendidikan nasional, tapi masih berkutat mengenai nama dan istilah.
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan akan menerapkan kembali sistem Ujian Nasional secara konsep, tapi tidak menggunakan kata 'ujian'. Kebijakan itu akan diberlakukan tahun ini secara bertahap.
"Soal ujian, hidup kita ini sudah banyak ujian. Nanti tidak ada lagi kata ujian," kata Abdul Mu'ti di Jakarta pada Senin (20/1/2025).
Baca Juga: Benarkah Pemain Korea Utara U-17 Gacor Bantai Timnas Indonesia karena Takut Dieksekusi Kim Jong Un?
Staf ahli bidang regulasi dan hubungan antar lembaga Dikdasmen Biyanto menjelaskan lebih jauh alasan penghapusan kata ujian. Menurut dia, kata ujian terdengar traumatik dan diidentikkan dengan pertaruhan lulus atau tidak lulus siswa.
"Yang dipakai itu tes kompetensi akademik. Nanti akan dilaksanakan di bulan November khusus kelas 12 untuk SMA, MA, dan SMK," kata Biyanto pada Rabu (22/1).
Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Toni Toharudin menyampaikan UN yang berganti nama menjadi Tes Kompetensi Akademik akan dilaksanakan pada November 2025. Penerapannya baru diberlakukan pada siswa sekolah tingkat SMA, SMK dan MA. Sedangkan SD dan SMP akan diterapkan pada 2026.
Abdul Mu'ti memastikan Tes Kompetensi Akademik yang akan diterapkan berbeda dengan UN pada era pemerintahan sebelumnya. Sejauh ini prosesnya masih dalam persiapan. Kendati demikian, dia belum mengungkap seperti apa mekanismenya.
"Tunggu saja," ujar Mu'ti.
Baca Juga: Hanya Ganti Istilah, FSGI Sarankan Penjurusan di SMA Tidak Perlu Diterapkan Lagi
Pengamat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mempertanyakan urgensi dari pergantian kata 'ujian'. Menurutnya pemerintah hanya disibukkan dengan pergantian label, seperti sistem pendidikan nasional dahulu ada Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional atau Ebtanas, Ujian Akhir Nasional atau UAN, hingga UN, dan beberapa nama lainnya.
