Infografis
Suara.com - Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, kembali menjadi sorotan publik setelah unggahan di akun Instagram resmi Pemerintah Kabupaten Pekalongan (@kab_pekalongan) yang memperlihatkan momen sahur bersama keluarganya viral dan menuai beragam reaksi.
Dalam unggahan tersebut, terlihat Fadia Arafiq bersama suami, Mukhtaruddin Ashraff Abu yang juga merupakan anggota DPR RI dan ketiga anak mereka tengah menikmati sahur dalam suasana mewah dan elegan.
Liputan ini merupakan bagian dari program Grebek Sahur yang ditayangkan oleh Indosiar. Sebelumnya, program ini juga menyoroti sahur keluarga pejabat lain, termasuk Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak.
Namun, berbeda dengan liputan keluarga pejabat lainnya, publik menilai bahwa unggahan ini kurang tepat jika dipublikasikan melalui akun resmi pemerintah daerah.
Kritik Netizen: Akun Pemkab atau Akun Pribadi?
Sejak diunggah, unggahan ini menuai beragam reaksi dari netizen. Banyak yang mempertanyakan relevansi konten sahur keluarga Bupati dengan fungsi utama akun resmi Pemkab Pekalongan.
"Min kan sudah ada akun Fadia Arafiq Official, pisahkan dong mana akun Pemerintah yang berisi kegiatan Pemerintahan dan Pribadi yang memuat kegiatan Pribadi," kata @ria****.
Komentar ini diamini oleh banyak pengguna lainnya, yang merasa bahwa akun resmi pemerintah daerah seharusnya digunakan untuk menyampaikan informasi seputar kebijakan publik, perkembangan daerah, serta laporan kinerja pemerintahan, bukan untuk menampilkan aktivitas pribadi seorang pejabat.
Kritik semakin tajam ketika beberapa netizen menyoroti kondisi Pekalongan yang saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan sosial dan bencana.
Baca Juga: Viral Surat Mengaku dari Polisi Minta 'Jatah Lebaran' ke Warga, Polri Langsung Selidiki
"Gini amat, mending pemkab upload apa gitu? Bersih-bersih alun-alun kah, adain acara bakti sosial kah, yang bermanfaat dikit gitu loh, udah tau Kabupaten-nya banyak daerah kumuh, banjir noh urusin, giliran nggak penting aja cepet banget? Miris aku liatnya," ucap @bag****.
Komentar tersebut mencerminkan kekecewaan warga yang berharap pemerintah lebih fokus dalam menangani permasalahan yang lebih mendesak, seperti infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan bencana alam, ketimbang mempublikasikan kehidupan pribadi pejabat di akun resmi pemerintah.
Sahur Mewah di Tengah Kesulitan Warga
Selain masalah penggunaan akun pemkab, banyak netizen juga menyoroti kemewahan yang terlihat dalam acara sahur tersebut. Netizen menilai bahwa di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan bencana yang masih melanda beberapa wilayah, unggahan ini terasa kurang sensitif.
"Masih mending ada kreativitas, dibuat sederhana. Menu ala kadar walau nanti dihujat settingan segala macam. Lalu ada pesan, niati sahur semata ibadah. Walau kita mampu sekalipun, sederhanalah. Karena banyak saudara kita yang saat ini sedang kesusahan. Ingat loh, daerah kita baru tertimpa musibah," tambah @ria****.
Komentar ini menggarisbawahi harapan agar pejabat lebih peka terhadap kondisi masyarakat yang sedang kesulitan, terutama saat bulan Ramadan yang seharusnya menjadi momen berbagi dengan mereka yang kurang mampu.
Bupati Pekalongan dalam Sorotan: Prestasi atau Sensasi?
Tidak hanya soal kemewahan, beberapa netizen bahkan mempertanyakan apakah ini merupakan pencapaian terbesar Pemkab Pekalongan yang layak dibanggakan.
Salah satu komentar bernada satir datang dari akun @riz**** yang menulis, "Wah ini prestasi tertinggi ya pemerintah Kabupaten Pekalongan, bisa masuk tipi nasional. Saking nggak ada prestasi lainnya."
Komentar ini menyindir bahwa alih-alih fokus pada pencapaian pembangunan dan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat, Pemkab justru lebih menonjolkan aspek personal yang kurang relevan bagi kepentingan publik.
Kontroversi ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah bahwa akun resmi pemerintah seharusnya memiliki batasan yang jelas antara kepentingan publik dan personal.
Akun resmi bukanlah platform untuk memamerkan kehidupan pribadi pejabat, melainkan sebagai sarana komunikasi yang bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi penting bagi masyarakat.
Di tengah derasnya kritik, publik berharap agar Pemkab Pekalongan lebih bijak dalam memilih konten yang akan dipublikasikan. Jika ingin membagikan momen pribadi, sebaiknya hal itu dilakukan melalui akun pribadi pejabat yang bersangkutan, bukan akun yang secara resmi mewakili pemerintahan daerah.
