Infografis
Namun, AHY menegaskan bahwa ia ingin mengabdikan diri kepada masyarakat melalui jalur politik. Keputusan ini juga selaras dengan prinsip reformasi TNI yang melarang prajurit aktif terlibat dalam politik praktis.
Sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, anggota TNI yang ingin menduduki jabatan sipil harus pensiun dini. SBY, ayahnya, juga menekankan bahwa jika ingin berpolitik, maka harus melepaskan status sebagai anggota militer.
Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, AHY berpasangan dengan Sylviana Murni. Namun, pasangan ini gagal melaju ke putaran kedua setelah memperoleh suara paling sedikit dibandingkan dua pasangan lainnya. Kekalahan tersebut tidak membuatnya mundur dari dunia politik. Sebaliknya, ia semakin aktif dalam Partai Demokrat.
Pada tahun 2020, AHY terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, menggantikan ayahnya. Di bawah kepemimpinannya, Demokrat mencoba meraih kembali kekuatan politiknya dan menghadapi berbagai tantangan internal serta eksternal. AHY juga semakin menunjukkan perannya dalam kancah politik nasional dengan berbagai pernyataan dan kebijakan strategis.
Pada Februari 2024, AHY dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang merangkap Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kemudian, dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ia diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Perjalanan AHY dari seorang tentara profesional hingga menjadi tokoh politik nasional menunjukkan dedikasi dan fleksibilitasnya dalam mengabdi kepada negara.
Meski meninggalkan karier militernya, ia tetap berusaha memberikan kontribusi bagi bangsa melalui jalur politik. Dengan pengalamannya di militer dan politik, AHY disinyalir menjadi sosok yang diperhitungkan dalam peta politik Indonesia.
Baca Juga: Ketimbang Ngebut Sahkan RUU TNI, Bivitri Tantang DPR Revisi UU Peradilan Militer, Berani?
