Infografis
Suara.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) ikut terjun dalam demo Indonesia Gelap. Hal ini setelah tagar #IndonesiaGelap viral dan menduduki daftar trending topic Indonesia.
Sebelum unjuk rasa, BEM UI sudah lebih dulu menyatakan sikap terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ada 5 tuntutan dari BEM UI kepada Prabowo-Gibran.
Salah satu tuntutan terkait efisiensi anggaran yang mengancam kesejahteraan masyarakat. Selain itu, BEM UI juga menilai bahwa banyak kebijakan ugal-ugalan yang diterapkan pemerintah, di mana kebijakan-kebijakan itu semakin menyengsarakan rakyat.
"Pernyataan sikap mahasiswa UI: Menolak efisiensi anggaran yang mengancam kesejahteraan publik. Halo, UI dan Indonesia! Hari ini, kami, mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini," tulis BEM UI dalam caption Instagram seperti dikutip Suara.com, Selasa (18/2/2025).
"Begitu banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut. Oleh karena itu, mahasiswa UI menyatakan sikap," demikian lanjutan pernyataan BEM UI.
BEM UI menuntut pemerintah untuk mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 dan pasal dalam RUU Minerba. Menurut BEM UI, kedua aturan itu tidak berpihak kepada rakyat.
"Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat. Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik," tegas BEM UI.
Selain itu, BEM UI juga mendesak pemerintah mencairkan tunjangan kinerja (tukin) dosen maupun tenaga pendidikan. BEM UI juga menolak pemotongan tukin dosen dan tenaga pendidikan.
"Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokratis dan pemotongan yang merugikan," tambah BEM UI.
Baca Juga: Siswa di Papua Demo Tolak Makan Bergizi Gratis, DPR: Akibat Sosialisasi Masih Kurang, BGN Harus...
Selanjutnya, BEM UI secara tegas meminta agar pemerintah mengevaluasi program makan bergizi gratis (MBG). Termasuk menolak anggaran pendidikan dialokasikan untuk program MBG.
