Infografis
Sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, masyarakat yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan ke kantor pertanahan.
Proses penyelesaian sengketa ini meliputi tahapan penelitian, ekspos hasil penelitian, hingga rapat koordinasi untuk menentukan sertifikat mana yang sah. Jika ditemukan cacat administrasi atau yuridis, sertifikat yang bermasalah dapat dibatalkan.
- Mengajukan Gugatan ke PTUN
Jika sengketa sertifikat hak milik (SHM) tidak terselesaikan di kantor pertanahan, pemilik tanah bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Permohonan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Lapor ke Polisi jika Ada Dugaan Pemalsuan
Jika terdapat indikasi pemalsuan dalam sertifikat tanah ganda, pemilik tanah dapat melaporkannya ke pihak kepolisian. Pemalsuan dokumen pertanahan termasuk dalam Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman hukuman penjara hingga delapan tahun.
