Kinerja Jokowi sebagai Wali Kota Surakarta terbilang mendulang berbagai apresiasi. Kebijakannya beberapa kali diangkat sebagai objek penelitian sebagai tolak ukur kepemimpinan yang baik.
Jokowi akhirnya menjajal hokinya bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk bersaing di kontestasi politik Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012.
Ayah Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka ini akhirnya memimpin Jakarta dengan sejumlah kebijakannya.
Tak puas dengan jabatan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi maju di Pemilihan Presiden 2014 dan 2019 dan menjabat sebagai Presiden RI selama dua periode berturut-turut.
Kebijakan kontroversial Jokowi selama menjabat

Tak heran jika OCCRP berniat menobatkan Jokowi sebagai orang terkorup sedunia.
Sebab, kebijakan Jokowi tak jarang menuai kontroversi.
Pertama, sebagai Presiden RI ia dinilai ambil andil dalam pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja 2020 (Omnibus Law) yang dinilai oleh banyak pihak sebagai kebijakan yang merugikan pekerja.
Keputusan tersebut bahkan ditetapkan di tengah pandemi Covid-19 yang mempengaruhi perekonomian negara.
Baca Juga: Jokowi Tanggapi Tudingan Hasto Soal 3 Periode: Saya Tidak Pernah Minta
Jokowi juga menggalakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menuai pertentangan.