Suara.com - Vonis hukuman 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis tak henti menuai kontroversi. Padahal kerugian yang diduga ditimbulkan dari korupsi timah mencapai Rp300 triliun.
Di tengah kontroversi tersebut, dugaan bahwa Harvey dan istrinya, Sandra Dewi, menggunakan BPJS PBI tak kalah mencuri perhatian.
Hal ini bermula dari unggahan Ferry Irwandi di akun X-nya. "Jangan galak-galak ke mereka gaes, mereka fakir miskin yang ditanggung pemerintah," cuitnya sambil memperlihatkan tangkapan layar penelusuran BPJS Harvey dan Sandra, dikutip pada Minggu (29/12/2024).
Lantas siapa yang menanggung pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk pengusaha yang terlibat dalam aksi pidana yang merugikan negara sampai ratusan triliun tersebut?
Baca Juga: Netizen Ramai Bandingkan Squid Game vs Harvey Moeis: Soroti Duit dan Risiko
Akun X @/Purpurea29 mengunggah penelusuran data BPJS Kesehatan Harvey yang tergolong kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan sumber dana APBD. Diduga APBD DKI Jakarta sebagai domisili Harvey lah yang menanggung iuran BPJS-nya.
Tak hanya Harvey, hasil penelusuran akun X @/aillmikh memperlihatkan dugaan BPJS PBI Sandra juga dibiayai dengan APBD. Status BPJS Kesehatan pasangan ini juga aktif, atau dengan kata lain masih dibayari oleh APBD alias pemerintah.
Temuan ini jelas semakin membuat publik emosional, apalagi karena semestinya BPJS PBI ditujukan untuk masyarakat yang kurang sejahtera.
"Syarat untuk bisa dapat PBI itu kan mesti terdaftar Dinas Sosial sebagai warga miskin. Ini kalian kerjanya ngapain sih @DinsosDKI1 @BPJSKesehatanRI," komentar warganet.
"What??? PBI??? Gilasihhh Gilak Gilak Meskipun Kita Tau Kalo Lu Gak Bakal Pake BPJSnya Tapi Seenggaknya Iuran Aja Bayar Kek Pake Duit Lo Anj*** Marah Banget Liatnya," imbuh warganet.
Baca Juga: Harvey Moeis dan Sandra Dewi Diduga Terdaftar BPJS PBI, Masuk Golongan Fakir Miskin
"Kocak, orang tinggal di perumahan mewah tapi kok BPJS nya bisa PBI. Kalah sama rakyat biasa yang rela bayar rutin tuh. Definisi kemaruk semaruk-maruknya ini," kritik warganet lain.