“Penyidik baru yakin setelah kecukupan alat bukti ini terpenuhi,” ujar Setyo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Selasa (24/12/2024).
Menurut Setyo, proses penyidikan dilakukan secara komprehensif dengan memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti. Hasilnya menunjukkan adanya keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam kasus suap ini, sehingga KPK akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan dan menetapkannya sebagai tersangka.
PDIP Sebut Hasto Kristiyanto Tersangka Sebagai Kriminalisasi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi penetapan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut PDIP, langkah hukum yang diambil KPK ini adalah bentuk kriminalisasi terhadap Hasto.
Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy mengatakan, penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka tidak lepas dari sikap kritisnya terhadap Presiden Joko Widodo.
Ronny menilai bahwa proses hukum yang dihadapi Hasto merupakan bagian dari upaya untuk mengacaukan PDIP sebagai partai politik.
“Ini adalah bentuk kriminalisasi terhadap Hasto Kristiyanto, karena suara kritisnya terhadap Presiden Jokowi dan PDIP,” ujar Ronny dalam keterangannya.
Ia juga menegaskan bahwa penetapan tersangka ini bertujuan untuk melemahkan partai yang selama ini mendukung pemerintahan Jokowi.