Jelang Kenaikan PPN 12 Persen, Video Lawas Tom Lembong Bahas Sri Mulyani Kembali Disorot

Suara.com - Kata kunci terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% menjadi pembahasan panas di platform X hingga Kamis (19/12/2024). Bahkan sedianya digelar aksi massa untuk menolak rencana kenaikan nilai PPN tersebut di Istana Negara.

Hal ini membuat sosok Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut disoroti, termasuk soal penilaian latar belakang sang menteri yang pernah disampaikan oleh Tom Lembong.

Momen ini terjadi ketika eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dihadirkan di kanal YouTube kasisolusi. Terang-terangan Tom mengaku kasihan dengan Sri Mulyani karena latar belakangnya sebelum menjabat sebagai bendahara negara.

"Saya sering kasihan dengan Ibu Sri Mulyani, karena beliau kan memang bukan latar belakang bankir, bukan latar belakang pasar modal, bahkan seumur hidup beliau nggak pernah kerja di sektor swasta," tutur Tom, seperti dikutip pada Kamis (19/12/2024).

Dalam podcast yang dipandu oleh Deryansha alias Dery eks Vierra itu, Tom memang sempat mengulas beberapa kebijakan keuangan negara yang kini dikelola oleh Sri Mulyani.

Tom lalu menyoroti latar belakang Sri Mulyani sebagai akademisi hingga kemudian berkiprah di Bank Dunia. Namun sebagai pelaku ekonomi, menurut Tom, Sri kurang memiliki pengalaman di bidang bisnis dan investasi perbankan.

"Kan beliau akademisi. Beliau dosen, kemudian bekerja di lembaga multilateral yaitu Bank Dunia, tapi seharipun dalam seumur hidupnya beliau nggak pernah kerja di bisnis, apalagi jalanin usaha sendiri. Jadi memang beliau orang yang sangat makro, dan bidangnya development economics," kata Tom.

"Beliau ngerti banget program untuk ke ibu hamil, mencegah stunting, program untuk pendidikan di usia awal balita, kebijakan sosial, ekonomi sosial. Tapi beliau tidak berlatarbelakang dunia usaha, jadi benar-benar nggak familiar, tidak begitu menjiwai, bahkan tidak begitu ngerti dinamika di dalam sebuah bidang usaha. Apalagi perbankan dan keuangan, memang bukan latar belakang beliau," sambungnya.

Di sisi lain, penolakan masyarakat terhadap rencana PPN 12 persen memang tak henti bergema. Sedianya rencana ini akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2025 mendatang.