Infografis
Suara.com - CoreTax, sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang digagas oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hadir sebagai angin segar dalam reformasi perpajakan Indonesia. Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memperluas basis pajak. Namun, di balik harapan besar tersebut, muncul juga pertanyaan: apakah CoreTax benar-benar menjadi solusi bagi permasalahan perpajakan di Indonesia atau justru menghadirkan tantangan baru? Muhammad Dzaki Alfarabi, mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia, berbagi pendangannya.
Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan.
Sistem ini mencakup berbagai layanan, mulai dari pelaporan hingga pembayaran pajak, yang sepenuhnya dapat diakses secara daring.
Tujuan Utama CoreTax
Baca Juga: LPS Sebut Tabungan Masyarakat Berpotensi Menurun, Ini Alasannya
Tujuan utama dari pembangunan sistem CoreTax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. CoreTax dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti dalam administrasi perpajakan secara end-to-end. Proses tersebut mencakup pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, pengawasan, hingga proses pemeriksaan dan penagihan pajak.
Dengan kemampuan ini, CoreTax diharapkan dapat meminimalkan kendala yang sering muncul dalam sistem manual atau semi-digital yang digunakan sebelumnya, sehingga memberikan pengalaman yang lebih efisien dan user-friendly bagi wajib pajak.
Tantangan Penerapan CoreTax di Indonesia
Tata kelola yang baik menjadi kunci keberhasilan CoreTax. Ahli perpajakan dari Universitas Indonesia, Yustinus Prastowo, dalam diskusi publik yang diadakan oleh Tax Center UI pada Oktober 2024, turut mengapresiasi langkah DJP.
"CoreTax adalah bagian penting dari reformasi pajak. Namun, keberhasilannya bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi tantangan teknis, seperti infrastruktur dan keamanan data," ujarnya.
Baca Juga: Kenapa PPN Naik Jadi 12 Persen? Ini Penjelasannya
Ia juga mengingatkan, "Tanpa persiapan yang matang, implementasi CoreTax berpotensi menciptakan eksklusi digital di kalangan wajib pajak yang tidak memiliki akses internet atau literasi teknologi yang memadai."
CoreTax sendiri hadapi tantangan mendasar, salah satunya adalah ketergantungannya pada koneksi internet yang stabil dan dapat diakses secara merata. Sayangnya, banyak wilayah di Indonesia yang masih kesulitan mendapatkan akses internet, sehingga membatasi kemampuan wajib pajak di daerah terpencil untuk memanfaatkan sistem ini. Ketimpangan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa implementasi CoreTax dapat menciptakan ketidakadilan akses layanan pajak.
Selain itu, keamanan data dan stabilitas server menjadi isu penting dalam penerapan Sistem CoreTax. Dalam era digital, data pribadi wajib pajak menjadi aset berharga yang rentan terhadap ancaman siber. Sayangnya, beberapa insiden kebocoran data di sektor pemerintah menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan DJP dalam melindungi informasi wajib pajakyang tersimpan dalam CoreTax.
Tantangan lainnya adalah rendahnya tingkat literasi pajak di kalangan masyarakat Indonesia. Tidak semua wajib pajak memahami seluk-beluk perpajakan, apalagi menggunakan aplikasi berbasis teknologi seperti CoreTax. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di sisi DJP sebagai penyelenggara maupun masyarakat sebagai pengguna.
Tanpa literasi pajak yang memadai, implementasi CoreTax dapat menjadi beban tambahan bagi wajib pajak, alih-alih menjadi solusi yang memudahkan mereka.
DJP perlu memastikan bahwa wajib pajak tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga dilibatkan dalam proses pengembangan dan evaluasi sistem.
Selain itu, adanya layanan pendukung offline yang mudah diakses dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menjembatani kesenjangan digital yang masih ada.
Pemerintah harus memprioritaskan pemerataan infrastruktur internet di seluruh wilayah Indonesia, termasuk melalui investasi teknologi berbasis satelit.
Tak hanya itu, penguatan keamanan data wajib pajak dapat dilakukan dengan mengadopsi teknologi enkripsi terkini dan melakukan audit sistem secara berkala. Program pelatihan dan sosialisasi tentang perpajakan digital juga perlu digalakkan, baik untuk petugas pajak maupun masyarakat umum.
Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa Sistem CoreTax dapat memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan aksesibilitas dan keadilan.
