Infografis
Suara.com - Setelah memberikan gelar doktor kehormatan kepada selebriti Raffi Ahmad bulan September 2024 lalu, UIPM (Universal Institute of Professional Management), dalam keterangannya, mengaku kembali berikan gelar profesor kehormatan kepada tokoh akademik seperti Prof. Abdurrahim, Prof. Agusdin, Dr. Dwi Putri Pratiwi, dan Ambassador Prof. Moh Soleh Ridwan.
Berbeda dengan acara pemberian gelar kehormatan kepada Raffi Ahmad yang dilakukan di Bangkok, Thailand, kali ini acara berlangsung di Jenewa, Swiss, tepatnya di kantor PBB, Kamis (28/11/2024).
Rantastia Nur Alangan, CEO UIPM, yang hadir di acara tersebut, memberikan pidatao yang membahas tentang pendidikan dan korupsi. Acara ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga internasional dan pemerintah dalam membangun pendidikan yang bermutu, sebagai langkah strategis untuk menciptakan masyarakat berkarakter dan memberantas korupsi.
Ia menyoroti bahwa penanganan pendidikan dan korupsi harus berjalan beriringan. Ia juga mengkritisi fakta bahwa banyak koruptor berasal dari universitas ternama yang diakui oleh pemerintah. Untuk itu, ia pun mendorong reformasi pendidikan untuk menghasilkan lulusan bermoral.
Baca Juga: Andika Perkasa Kuliah di Mana? Gelar Panjangnya di Poster Surat Suara Viral
Kepada pemerintahan baru di Indonesia, ia menyampaikan harapannya agar kualitas pendidikan dapat ditingkatkan dengan penekanan pada character building. Ia menginginkan Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat sesuai falsafah Pancasila.
Lebih lanjut, Rantastia menyatakan bahwa UIPM berkontribusi dalam membentuk karakter moral generasi muda Indonesia.
Ia pun mengajak pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan UIPM yang memiliki status konsultatif khusus di bawah UN ECOSOC.
Menurutnya, UIPM yang dipimpinnya saat ini sudah diakui oleh berbagai institusi internasional, termasuk UN ECOSOC, APQN (Asia Pacific Quality Netwok), agensi akreditasi swasta berbasis di Amerika Serikat QAHE, The United Nations Global Compact (UNGC), HESI, UNU-WIDER, EDEN, dan ECLBS. Organisasinya pun fokus pada bidang kemanusiaan, perdamaian, hukum internasional, ekonomi, dan pendidikan tinggi jarak jauh.
"UIPM memang benar afiliasi PBB. Jika UIPM abal-abal, pasti tidak bisa masuk ke markas besar PBB Jenewa. Ini sudah membuktikan dejure bahwa UIPM mempunyai legalitas kuat tingkat dunia yang kredibel. Bukti UIPM adakan pemberian gelar di Ruang Sidang PBB tidak bisa dipungkiri," kata Rantastia dalam keterangan tertulisnya.
