Infografis
Suara.com - Kebijakan yang dicanangkan oleh sosok Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menuai kritik dari beragam aspek. Salah satu kritik datang dari mereka yang menyoroti kekayaan dan gaji Sri Mulyani di tengah wacana kenaikan PPN 12 persen.
Adapun sebagai Menkeu, Sri Mulyani menerima gaji atas jasanya mengelola keuangan Tanah Air alias menjadi bendahara negara.
Sri Mulyani juga berhak menerima tunjangan atas kinerja yang telah ia berikan.
Tak cukup di situ, sosok ekonom sekaligus pejabat negara tersebut menerima upah melimpah kala dirinya menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Baca Juga: Lapor Jual Kendaraan Bermotor Kini Bisa Online, Begini Caranya
Lantas, berapa bayaran yang diterima oleh Sri Mulyani.
Terima gaji dan tunjangan dari negara
Gaji Sri Mulyani sebagai Menkeu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.
Selain itu, upah yang diterima Sri Mulyani mengikuti aturan Keputusan Presiden (Keppres) 68/2001.
Kedua aturan tersebut memberi rincian gaji yang diterima Sri Mulyani dalam angka Rp5.040.000 per bulan.
Baca Juga: Apa Itu Pajak Nordik yang Viral di X? Picu Debat Panas Soal Kenaikan PPN 12 Persen
Sri Mulyani juga berhak menerima tunjangan kinerja atas jasanya, yakni dalam nominal Rp13.608.000 per bulan.
Lalu, Sri Mulyani juga memperoleh beberapa bentuk tunjangan finansial dalam bentuk lainnya demi menunjang tugas-tugasnya sebagai bendahara negara.
Tunjangan tersebut berupa dana operasional, mobil, hingga rumah dinas.
Berjaya di Bank Dunia
Sebelum dipanggil Jokowi untuk pulang ke Indonesia, Sri Mulyani sempat berkarier di Bank Dunia sebagai Direktur Pelaksana.
Gaji yang ia terima kala itu terbilang fantastis. Ia menerima upah senilai USD 630.175 per tahun atau setara Rp9,9 miliar berkaca dari nilai tukar terkini.
Tak heran jika Sri Mulyani mendapat kesempatan sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Sebab, karier dan pemikirannya di bidang ekonomi kerap mendapatkan pengakuan dari berbagai lembaga-lembaga besar dunia.
Alumnus Universitas Indonesia ini menyabet gelar wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008.
Ia juga sempat dinobatkan menjadi wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007.
Usai puas berkarier di taraf dunia, Sri Mulyani akhirnya menerima panggilan Jokowi untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan selama dua periode pemerintahan Jokowi.
Sri Mulyani meninggalkan beberapa kebijakan kala menjabat sebagai Menteri Keuangan, beberapa di antaranya yakni Program Pengampunan Pajak dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
Kontributor : Armand Ilham
