Suara.com - Tinggal menghitung hari menuju Pemilihan Kapala Daerah atau Pilkada serentak. Tentu saja setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih pemimpinnya. Namun, hak pilih ini akan menjadi sia-sia jika tidak disertai dengan pemahaman yang mendalam tentang politik. Itu sebabnya, diperlukan literasi politik agar setiap individu dapat menjadi pemilih yang rasional dan bertanggung jawab.
Mengapa literasi politik penting? Dengan literasi politik yang memadai, kita dapat menganalisis informasi dari berbagai sumber, membedakan fakta dari hoaks, dan membuat keputusan yang rasional saat memilih pemimpin.
Selain itu, literasi politik yang tinggi juga akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik, seperti mengikuti pemilihan, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi kinerja pemerintah. Masyarakat yang memiliki literasi politik yang baik akan lebih sulit dimanipulasi oleh propaganda atau informasi yang menyesatkan.
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) daerah Jakarta baru saja menggelar Forum Bersama ICMI Se-Jakarta dan membentuk Gerakan Pemilih Cerdas di Gedung Pertemuan Sasana Pakarti, Pancoran, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Baca Juga: Ribuan Buruh Bongkar Muat Pelabuhan Tanjung Priok Tak Dukung RK-Suswono, Ini Alasannya
Menurut Resha Yogaswara selaku Ketua Gerakan Pemilih Cerdas serta Ketua ICMI Orda Jakarta Selatan, pihaknya berusaha untuk meningkatkan literasi politik agar semua orang bisa menjadi pemilih yang rasional, tahu yang dipilih itu seperti apa, dan bukan hanya karena pragmatis semata.
"Kami ingin literasi ini dikalahkan dengan cara yang tidak cendikiawan. Oleh karena itu dibagun gerakan pemilihan cerdas. Tujuannya untuk upaya peningkatan 5 K; Kualitas Pikir, Kualitas Kerja, Kualitas Karya, Kualitas Hidup, Kualitas Iman dan Taqwa,” ujarnya.
Literasi politik menjadi penting mengingat Pilkada tahun ini cukup menarik jika berkaca pada komposisi pemilih. Pada Pemilu di Februari 2024 lalu, pemilih didominasi oleh Gen Z dan Millennial. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Dari jumlah tersebut, sebanyak 66,8 juta pemilih dari Generasi Milenial. Selain itu, pemilih dari Gen Z juga mendominasi sebanyak 46,8 juta pemilih.
Melihat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 yang semakin dekat, Gen Z kian mengekspresikan dan mengunggah antusiasmenya sebagai wujud kontribusi positif dalam menentukan pilihannya. Untuk itulah acara diskusi ini merasa perlu dilakukan dan diinisiasi oleh ICMI orda Jakarta sebagai sebuah organisasi cendekiawan terutama menyoroti dinamika yang ada di Jakarta.
Dalam acara yang juga dihadiri oleh Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung itu, Ketua ICMI Orda Jakarta Barat, Muhammad Fandy Wirawan, berbicara mengenai ketimpangan sosial di Jakarta. Menurutnya, salah satu point penting adalah ketimpangan antara si kaya dan si miskin.
Baca Juga: Usai Endorse Ahmad Luthfi, Jokowi Cawe-cawe di Pilkada Jakarta: Saya Dukung Ridwan Kamil
Sebagai salah satu calon orang nomor satu di Jakarta, Pramono menyinggung pentingnya menggratiskan pendidikan SD dan SMP sampai 15 tahun agar generasi muda bisa mendapatkan standar pendidikan layak. Dan tentu saja diperlukan ruang-ruang diskusi yang memadai bagi para calon kepala daerah, yang salah satunya digagas oleh ICMI Orda Seluruh Jakarta.