Sosok Baltasar Ebang Engonga, Pejabat Keuangan yang Terlibat 400 Skandal Seks

M Nurhadi Suara.Com
Jum'at, 08 November 2024 | 11:58 WIB
Sosok Baltasar Ebang Engonga, Pejabat Keuangan yang Terlibat 400 Skandal Seks
Baltasar Ebang Engonga [Facebook]/Profil Akun Terkait
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Baltasar Ebang Engonga merupakan pejabat Dirjen Badan Investigasi Keuangan Nasional (ANIF) Equatorial Guinea yang terjerat dalam skandal setelah munculnya video-video eksplisit yang diduga melibatkan dirinya dalam hubungan intim dengan beberapa perempuan. Beberapa diantaranya diduga merupakan pasangan pejabat lainnya.

Kasus ini terungkap usai adanya dugaan penipuan hingga nama Engonga terseret di dalamnya. Dikutip dari BBC, kasus ini mendapatkan respon yang keras dari masyarakat, terutama dalam gaya hidup pejabat terkait..

Kontroversi ini memicu reaksi luas di media sosial dan menimbulkan pertanyaan mengenai etika, tanggung jawab publik, serta potensi risiko kesehatan yang terkait dengan tindakannya. Seiring berkembangnya skandal ini, pihak berwenang telah memulai penyelidikan resmi, menunjukkan meningkatnya tuntutan akan akuntabilitas di kalangan pejabat publik di negara tersebut.

Awal Mula Skandal

Baca Juga: Banyak Pegawai Komdisi Bekingi Bisnis Judol, Sahroni Geram: Gimana Mau Tuntas, Ternyata Dilindungi Orang Dalam!

Skandal ini dimulai ketika penyidik yang awalnya menyelidiki Engonga atas dugaan penipuan menemukan lebih dari 400 video di komputernya yang menggambarkan interaksi pribadi dengan banyak orang.

Beberapa video tersebut diduga melibatkan pasangan-pasangan dari pejabat tinggi, termasuk istri saudara laki-lakinya hingga kerabat presiden.

Lokasi perekaman video tersebut diantaranya kantor Engonga, hotel, dan bahkan toilet, dengan semua interaksi yang terekam diyakini mengarah ke aktivitas seksual.

Usai bocor ke publik, video-video tersebut cepat menyebar di media sosial, memicu kemarahan dan perdebatan di kalangan masyarakat. Respon publik beragam, dengan banyak yang mempertanyakan standar etika seorang pejabat publik tinggi yang terlibat dalam aktivitas semacam itu, sementara yang lain mengangkat isu pelanggaran privasi yang menyebabkan kebocoran tersebut.

Penyelidikan Kesehatan dan Privasi

Baca Juga: 10 Pegawai Komdigi Bekingi Bisnis Judi Online di Bekasi: Diguyur Rp8,5 Juta 'Jaga' Per Situs Agar Tak Diblokir

Menanggapi skandal ini, Kejaksaan Agung Equatorial Guinea yang dipimpin oleh Anatolio Nzang Nguema meluncurkan penyelidikan resmi terkait video mesum tersebut.

Pihak berwenang sedang menilai apakah tindakan Engonga dapat menimbulkan risiko keamanan, yang dapat mengakibatkan dakwaan tambahan jika terbukti.

“Jika terbukti, ia bisa dikenakan dakwaan karena membahayakan kesehatan publik,” ujar juru bicara kejaksaan, dikutip via Times of India.

Penyelidikan ini tidak hanya akan mencakup video-video itu sendiri tetapi juga dampak potensial terhadap kesehatan masyarakat.

Seruan Akuntabilitas dari Wakil Presiden

Dalam pernyataan publiknya, Wakil Presiden Teodoro Nguema menekankan pentingnya akuntabilitas di kalangan pejabat publik. Ia menyatakan bahwa kantor pemerintah harus digunakan secara eksklusif untuk tugas resmi dan mengutuk penyalahgunaan sumber daya pemerintah untuk kepentingan pribadi.

Nguema mengumumkan bahwa pemerintah akan menerapkan kebijakan baru yang lebih ketat untuk memastikan bahwa pelanggaran dalam administrasi akan dikenakan tindakan disipliner serius.

Reaksi Publik dan Pengawasan yang Meningkat

Engonga, diketahui sudah menikan dan memiliki enam anak. Iamemegang posisi penting di ANIF yang bertanggung jawab atas investigasi keuangan dan inisiatif anti-korupsi.

Namun, keterlibatannya dalam video-video skandal seks tersebut membuat karirnya terancam hancur. 

Seiring opini publik berkembang, beberapa pihak menyerukan pengunduran diri Engonga, sementara yang lain berargumen bahwa privasi seharusnya melindungi urusan pribadi kecuali berdampak langsung pada tugas profesional. Kasus ini telah memicu diskusi tentang keseimbangan antara privasi dan akuntabilitas publik, khususnya bagi mereka yang memegang peran kepemimpinan dalam pemerintahan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI