Kronologi sampai cabut dari Persepi
Pada Selasa, 5 November 2024, Lembaga Survei Poltracking Indonesia menyatakan keluar dari Persepsi. Keputusan itu diumumkan paska Poltracking dijatuhi sanksi oleh Persepsi karena hasil surveinya memperlihatkan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) unggul di Pilgub Jakara. Hasil survei mereka berbeda dengan hasil survei dua Lembaga, yakni Poltracking dan Lembaga Survei Indonesia(LSI).
Perbedaan lain yang melandasi keputusan Poltracking keluar dari Persepsi adalah dinamika internal organisasi. Poltracking pernah menjelaskan pemeriksaan metode dan implementasi dari LSI dapat dianalisis dengan baik, tapi tidak dijelaskan bagaimana dan kenapa metode dan imlementasinya dapat dianalisis dengan baik.
Selain itu, hasil analisis LSI juga tidak disampaikan ke public. Padahal, menurut Poltracking hasil analisis merupakan hal penting yang seharusnya disampaikan ke public agar public memiliki data mengenai calon pemimpin mereka.
Dalam pertemuan dengan Dewan Etik Pertama, hal penting yang dibahas adalah cerita tentang LSI melakukan penggantian beberapa Primary Sampling Unit (PSU) sekitar 60 PSU (50 persen), survei LSI di Pilkada Jakarta. Poltracking mengetahui bahwa metode sampling itu tidak diumumkan ke public. Poltracking berpandangan bahwa seharusnya hal itu disampaikan juga ke public, karena penggantuan PSU memiliki konsekuensi terhadap kualitas data.
Di sisi lain, dewan etik mengaku tidak bisa memverifikasi data Poltracking. Bertolak belakang dengan kinerja pihak Poltracking yang mana sudah menyampaikan seluruh data yang diminta dan memberikan penjelasan secara mendetail.
Poltracking lalu menegaskan tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan banyaknya perbedaan data awal dan data terakhir. Poltracking tidak mendapatkan penjelasan apapun, padahal sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) survei guna menjaga kualitas data. Oleh karena itu, mereka akhirnya memutuskan untuk keluar.
Demikian itu informasi mengenai siapa pemilik Poltracking hingga kronologi sampai keluar dari Persepsi. Semoga dapat dimengerti.
Kontributor : Mutaya Saroh
Baca Juga: Skandal Survei Pilkada DKI, Pengamat Sebut Konflik Kepentingan Jadi Biang Kerok