Ini Program Menteri Pendidikan yang Baru, Bagaimana Nasib Merdeka Belajar?

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto telah melantik jajaran menteri Kabinet Merah Putih pada Senin (21/10/2024). Salah satu yang menjadi sorotan adalah Menteri Pendidikan yang diharapkan membawa angin segar bagi dunia pendidikan Indonesia. Berikut adalah program Menteri Pendidikan yang baru.

Seperti yang diketahui, Prabowo membagi Kementerian Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menjadi tiga kementerian dengan nomenklatur baru yang meliputi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipimpin oleh Prof. Abdul Mu'ti, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang dipimpin oleh Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro, serta Kementerian Kebudayaan yang dipimpin oleh Fadli Zon.

Masyarakat pun menaruh harapan tinggi pada para menteri yang membawahi bidang pendidikan tersebut, serta menantikan program-program unggulan yang dapat memajukan pendidikan di Indonesia. Berikut ulasannya.

Program Menteri Pendidikan yang Baru

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti baru-baru ini menyampaikan bahwa salah satu program prioritas untuk tahun anggaran 2025 adalah kesejahteraan guru dan pengembangan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM).

Dalam program ini, peningkatan gaji dan kesejahteraan guru menjadi agenda utama. Meskipun angka pastinya belum diumumkan, Abdul Mu'ti memastikan bahwa anggaran untuk itu sudah disiapkan.

"Saya belum bisa menyebutkan angkanya, tetapi anggaran untuk peningkatan gaji dan kesejahteraan guru sudah ada di tahun 2025," ujarnya di Gedung A Kemendikbud pada Rabu (23/10/2024).

Peningkatan kesejahteraan guru ini sejalan dengan program Quick Win yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mu'ti mengakui bahwa masalah kesejahteraan guru masih merupakan tantangan serius dalam sistem pendidikan Indonesia.

Dengan gaji yang lebih baik, diharapkan motivasi para guru dalam mendidik generasi muda akan semakin meningkat. Namun, Mu'ti juga mengingatkan agar peningkatan pendapatan ini disertai tanggung jawab keuangan, sehingga tidak memicu perilaku konsumtif.

Diharapkan peningkatan kesejahteraan guru dapat berkontribusi positif pada kualitas pendidikan, terutama hasil belajar siswa. Salah satu indikator yang akan digunakan untuk menilai peningkatan ini adalah skor Programme for International Student Assessment (PISA), yang mengukur kemampuan siswa dalam berbagai bidang, termasuk sains, matematika, dan literasi.

Mu'ti menyatakan bahwa kebijakan ini akan dibahas lebih lanjut dengan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) untuk memastikan implementasinya berjalan lancar.

Peningkatan skor PISA menjadi salah satu prioritas yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo, yang juga memiliki perhatian khusus terhadap pengembangan STEM di Indonesia.

Program penguatan STEM ini akan dimulai dengan memperkuat pendidikan matematika, terutama di tingkat pendidikan dasar. Meskipun belum ada rencana untuk memperkenalkan pembelajaran matematika di taman kanak-kanak (TK), pembicaraan difokuskan pada siswa kelas 1 hingga kelas 4 sekolah dasar.

Hal ini bertujuan untuk membangun pondasi yang kuat dalam pendidikan STEM sejak dini, agar generasi mendatang dapat menghadapi tantangan global di bidang sains dan teknologi.

Bagaimana Nasib Program Merdeka Belajar?

Abdul Mu'ti belum dapat memastikan apakah program Merdeka Belajar akan dilanjutkan. Pihaknya berencana akan mengkaji ulang kurikulum Merdeka Belajar, termasuk kebijakan zonasi maupun Ujian Nasional.

Menurutnya, program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam lima tahun ke depan akan disesuaikan dengan program kerja Presiden RI, Prabowo Subianto. Mu'ti juga mengungkapkan bahwa Nadiem Makrim, Mendikbudristek sebelumnya, tidak menyampaikan program tertentu yang harus dilanjutkan.

Ia menjelaskan bahwa kurikulum Merdeka memang perlu dievaluasi ulang karena masih tergolong baru. Dalam pelaksanaannya, kurikulum ini juga belum diterapkan secara menyeluruh di semua satuan pendidikan.

Mengenai ujian nasional dan zonasi, menurutnya, hal tersebut juga perlu ditinjau kembali karena banyaknya perdebatan yang muncul. Pihaknya akan mendengarkan pandangan dari para ahli, penyelenggara pendidikan, serta masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan.

Demikianlah informasi terkait program Menteri Pendidikan yang baru.