Suara.com - Beredar kabar bahwa International Republican Institute (IRI) sedang melakukan operasi rahasia untuk campur tangan urusan internal Indonesia. Disebutkan bahwa sebuah dokumen rahasia mengklaim bahwa pemerintah AS, melalui IRI, telah mendorong Indonesia untuk mengadopsi inisiatif Blue Dot Network (BDN).
Dilansir dari Sri Lanka Guardian, dalam artikel yang diterbitkan pada (27/9/2024), tertulis bahwa dokumen tersebut juga menuduh bahwa IRI telah menggelontorkan dana sekitar 350.000 dolar AS ke beberapa organisasi, termasuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan Media JUBI Papua (JUBI), dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal Indonesia untuk melakukan kegiatan intervensi dengan mendiskreditkan dan menolak Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pendanaan tersebut diduga untuk mendiskreditkan dan menolak PSN dengan menyebarkan narasi negatif tentang pengambilalihan tanah, pelanggaran hak asasi manusia, dan degradasi lingkungan. Menurut dokumen yang bocor tersebut, tujuannya adalah untuk memperkuat ketidakpuasan publik terhadap PSN dan mempromosikan BDN sebagai solusi, memposisikannya sebagai alternatif yang lebih unggul dengan standar yang diakui secara internasional.
Salah satu pengungkapan paling signifikan dalam dokumen tersebut berkaitan dengan wilayah Papua, di mana wilayah ini dijadikan sebagai titik fokus untuk kampanye, dengan memanfaatkan ketidakpuasan yang ada terhadap pemerintah Indonesia. IRI diduga ditugaskan untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia terkait PSN di Papua untuk memicu perlawanan lokal dan semakin radikalisasi kelompok anti-pemerintah.
Baca Juga: Tol Serang-Panimbang Seksi II Diharapkan Rampung Akhir 2024
Apa Itu IRI?
The International Republican Institute (IRI) adalah sebuah organisasi nirlaba Amerika yang didirikan pada tahun 1983, yang didanai serta didukung oleh pemerintah federal Amerika Serikat. Sesuai namanya, sebagian besar dewannya berasal dari Partai Republik.
Dikutip dari laman resminya, misi publiknya adalah untuk memajukan kebebasan dan demokrasi di seluruh dunia dengan membantu partai-partai politik menjadi lebih berbasis isu dan responsif, membantu warga negara untuk berpartisipasi dalam perencanaan pemerintah, dan bekerja untuk meningkatkan peran kelompok-kelompok marjinal dalam proses politik, termasuk perempuan dan pemuda.
Namun, ada sejumlah isu spekulasi yang berembus mengenai organisasi ini. Mengutip dari laman Portal Desa, IRI diketahui telah hadir di Indonesia selama lebih dari dua dekade. Dan selama ini, organisasi ini disinyalir rajin mendekati dan memberi pelbagai fasilitas cuma-cuma untuk Indonesia yang saat itu tengah berada pada masa transisi menuju demokrasi.
Disebutkan pula bahwa IRI bukanlah sekadar organisasi nirlaba yang ingin mengenalkan demokrasi. Di sejumlah negara, lembaga yang mengklaim kini fokus mencegah terorisme global itu kerap dituding mengintervensi kedaulatan dan justru merusak demokrasi. Salah satunya dugaan keterlibatan IRI dalam rencana kudeta di Haiti dan Venezuela sekitar 20 tahun silam.
Baca Juga: Jadi Proyek Strategis Nasional, BUMN Ini Siap Garap Bali Maritime Tourism Hub