Infografis
Suara.com - Undang-Undang (UU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang baru disahkan pada Juni 2024 lalu, menjadi landasan hukum bagi para ibu bekerja untuk mendapatkan cuti melahirkan selama 6 bulan. Kebijakan itu ibarat angin segar bagi para ibu untuk bisa sukses memberi ASI eksklusif pada bayinya.
Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, UU KIA dinilai bisa bantu meningkatkan pemberian ASI ekslusif untuk bayi yang baru lahir.
"UU KIA ini menjadi angin segar karena lebih memperhatikan orang yang hamil dan melahirkan dan memberikan waktu yang cukup untuk ASI eksklusif yang mana menyusui tanpa diberi makanan lainnya selama 6 bulan. Harapannya dukungan terhadap ASI eksklusif ini jadi nyata," ujar Hasto kepada Suara.com saat dihubungi Rabu (10/7/2024).
Namun yang kini menjadi keresahan, apakah dengan diberlakukannya UU KIA tersebut, masa depan karier perempuan, terutama yang telah berstatus sebagai seorang ibu, akan terancam?
Baca Juga: Kepala BKKBN: UU KIA Angin Segar Bagi Pemberian ASI Ekslusif Untuk Anak
Ketua Panitia Kerja (Panja) Pemerintah UU KIA Lenny N Rosalin memberi jaminan, bila ibu pekerja alami permasalahan dengan kantornya terkait cuti melahirkan itu, dapat melaporkan ke KemenPPPA dan berhak untuk dapat pendampingan serta bantuan hukum.
"Kalau gak punya serikat pekerja, tapi sifatnya mau pengaduan, bisa saja ke (hotline) SAPA 129 untuk pengaduan. Kalau dalam pelaksanaan UU ini alami diskriminasi, bisa ajukan pengaduan," ujar Lenny kepada Suara.com saat dihubungi terpisah.
Menurut Lenny, publik harus melihat UU KIA sebagai suatu bentuk investasi untuk membangun kualitas generasi muda. Sesuai namanya, UU KIA spesifik mengatur tentang hak bagi anak-anak di bawah usia 2 tahun, di mana waktu tersebut menjadi usia keemasan bagi anak dalam tumbuh kembang.
Sehingga, dengan adanya UU KIA ini, diharapkan ibu pekerja juga ibu dalam kondisi rentan tetap bisa dapat dukungan dan kemudahan dari lingkungannya dalam mengasuh anak.
"Undang-undang ini mengatur juga ibu-ibu yang mengalami kerentanan khusus. Seperti, ibu berhadapan dengan hukum yang ada di lapas, ibu korban bencana alam di penampungan, korban kekerasan, ibu tunggal, ibu dengan HIV, ibu yang tinggal di kawasan tertinggal, terluar, dan terdepan, serta ibu ODGJ," ujar Lenny.
Dukung Ibu Sukses Beri ASI Eksklusif Karena Ada Hak Cuti Ayah
Lebih lanjut Hasto menilai, salah satu aturan yang bermanfaat dari UU KIA selain hak cuti melahirkan hingga enam bulan, adalah hak cuti melahirkan bagi ayah. Sebab, cuti ayah juga sangat berguna untuk menemani istrinya mulai dari jelang persalinan hingga pasca-melahirkan.
"Sebetulnya seminggu sebelum HPL, hari perkiraan lahir, perempuan sudah sering kontraksi. Jadi kadang-kadang diantar ke rumah sakit tapi dipulangkan lagi karena alasannya belum ada pembukaan. Itu kan bikin cemas, gelisah kalau suami enggak ada di rumah," tuturnya.
Hanya saja, dia mengingatkan kepada ayah yang mendapatkan cuti melahirkan agar digunakan dengan sebagaimana mestinya. Artinya, membantu istri mengasuh bayi hingga memberinya dukungan secara psikologis. Sebab, ibu pasca-melahirkan rentan mengalami gangguan psikologis, terutama pada 3-10 hari pertama pasca-persalinan.
Diketahui, dalam UU KIA diatur ayah dapat hak cuti ketika istri melahirkan selama dua hari. Kemudian bisa diperpanjang tiga hari berikutnya untuk keperluan pendamping ibu setelah melahirkan.
Aturan itu tertulis pada Pasal 6 ayat (2) huruf a UU KIA pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, yang berbunyi, "Suami berhak mendapatkan hak cuti pendampingan istri pada masa persalinan, selama dua hari dan dapat diberikan paling lama tiga hari berikutnya atau sesuai dengan kesepakatan."
Meski jumlah cuti ayah ketika istri melahirkan tuai berbagai kritik karena dianggap terlalu sedikit, Lenny mengatakan kalau aturan itu dibuat dari hasil diskusi dengan dokter.
"Cuti ayah memang disesuaikan dengan kebutuhan. Karena waktu kita membahas RUU ini juga banyak dokter-dokter yang menyatakan bahwa kalau lahir normal itu, sebetulnya sehari saja sudah bisa pulang," kata Lenny ditemui di kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Jakarta, Rabu (12/6/2024).
Lebih lanjut, Lenny berpesan kalau aturan itu harus dimanfaatkan dengan sesuai kebutuhan. Artinya, ayah yang ikut cuti bekerja juga membantu dan mendampingi istrinya yang baru melahirkan. Dalam UU KIA pasal 6 ayat 4 bahkan telah dijelaskan kewajiban ayah selama cuti.
"Pada saat suami sedang cuti, suami berkewajiban jaga kesehatan istri dan anak, berikan gizi cukup seimbang, mendukung istri memberikan ASI ekslusif, dan mendampingi istri untuk mendapat layanan kesehatan," jelas Lenny.
Dengan menjalankan seluruh kewajiban tersebut, kata Lenny, artinya ayah sudah melakukan kesetaraan gender dalam hal mengasuh anak bersama istrinya.
Cuti ayah juga bisa ditambah bila kondisi ibu dan atau bayi yang baru lahir memiliki kerentanan khusus.
"Terlebih jika ibu mengalami baby blues. Bahkan nanti perusahaan pun mungkin akan membuat dan menyelaraskan lagi peraturan perusahaannya dengan UU KIA ini sebagai sebuah proses," kata Lenny.
Manfaat ASI Eksklusif untuk Bayi
Dalam kesempatan lainnya, perwakilan WHO Indonesia, Dr. N. Paranietharan, mengatakan bahwa ASI eksklusif adalah kunci sukses menurunkan stunting di Indonesia. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita atau bayi di bawah 5 tahun, akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
Menurut Paranietharan, dengan pemerintah mendukung agar ibu bisa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, maka target global WHO untuk Indonesia bisa menurunkan stunting hingga 40 persen di 2024, dapat segera tercapai.
"Inisiasi menyusu dini dan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan memberikan perlindungan terhadap infeksi saluran cerna dan kandungan gizi yang diperlukan untuk mencegah stunting,” ujar Paranietharan melalui keterangannya kepada Suara.com.
Meski begitu ia juga menambahkan, 6 bulan pemberian ASI saja tidak cukup untuk menurunkan stunting, perlu memastikan bayi 6 bulan ke atas mendapatkan nutrisi tambahan dari MPASI atau makanan pendamping ASI.
“Meneruskan menyusui setelah enam bulan hingga dua tahun, bersama dengan pemberian MPASI adalah cara yang paling memadai dan paling aman, untuk mencegah gangguan pertumbuhan dan memastikan perkembangan kognitif dalam fase kritis kehidupan ini,” jelas Paranietharan.
