Usai pensiun dari ranah militer, Hinsa Siburian dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Kepala BSSN pada 21 Mei 2019. Sebagai petinggi di sana, ia diberikan tugas untuk menjadikan BSSN sebagai badan siber kelas dunia.
Terkait serangan siber ransomware, sosok Hinsa disorot karena pernyataannya. Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI bersama dengan Kemenkominfo, Kamis (27/6/2024), ia menyebut BSSN tak punya backup data PDN.
"Kalau kita ini kan tidak ada backup-nya, itu yang fatal. Dari data center ini tidak bisa langsung karena data yang ada di Batam itu tidak persis seperti yang ada di Surabaya," ujar Hinsa di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono kemudian mengaku kecewa lantaran tidak adanya data backup di PDN. Hinsa pun mengakui ada kesalahan pada tata kelola di BSSN dan ini disebut sedang diselesaikan.
"Ini semua yang kecewakan Pak, ini kan pembangunan bukan sehari-dua hari, sudah planning-nya bertahun-tahun. Base case scenario-nya ada di seluruh dunia gampang untuk kita dapatkan, ahlinya, contohnya, tapi kenapa penanganannya sangat lamban?," kata Dave.
"Betul Pak itu yang mau saya sampaikan tadi, kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu dan itu yang kita laporkan juga karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi," jelas Hinsa.
Bukan hanya Dave, Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, juga buka suara terkait tidak adanya back up data PDN. Ia pun melontarkan kritik atas pernyataan tersebut dan menyebut hal ini sebagai kebodohan.
"Kalau enggak ada backup bukan (kesalahan) tata kelola sih Pak, itu bukan tata Kelola, itu kebodohan aja Pak," ucap Meutya.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
Baca Juga: Bahaya! Dari NIK Hingga Data Keluarga, Ini Data Penting Masyarakat di PDN yang Bocor Usai Diretas